1. Politik.                                                                                               Home

  1. Menegaskan bahwa penderitaan yang dialami oleh rakyar Timor Timur sekarang adalah akibat kelalaian dari Triparti dalam pengambilan keputusan  tidak sesuiai dengan jiwa mandat yang diberikan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1982 untuk mencaari suatu solusi yang adil, damai, aman dan menyeluruh bagi masalah Timor Timur.

  2. Tetap mempertahan kan posisi dasar politik yang termaktub dalam pernyataan politik UNIF tangga 31 agustus 1999 yaitu menarik diri dari seluruh proses jajak pendapat sebelum PBB mengklarifikasikan kecurangan UNAMET.

  3. Tetap mempertahan kan posisi dasar politik yang termaktub dalam pernyataan politik UNIF tangga 5 september 1999 yaitu menolak hasil jajak pendapat kalau PBB tidak mengklarifikasikan kecurangan UNAMET.

  4. Menolak mengambil bagian dalam pemerintahan transisi Timor timur di bawah pimpinan UNTAET sampai ada klarifikasi kecurangan UNAMET dari PBB.

  5. Memberikan mandat kepada wadah ini untuk membantu pemerintah pusat menindak lanjut hak-hak masyarakat Timor Timur yang tercantum dalam TAP/MPR/V/Tahun 1999.

  6. Meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mendata kembali dan memberikan perlindungan kepada Warga Negara Republik Indonesia asal Timor Timur yang masih tertinggal, tercecer, atau terkurun di wilayah Timor Timur.

  7. Memberi mandat kepada wadah ini mengabil langkah-langkah yang memungkinkan suatu penyelesaian masalah Timor Timur secara adil, aman, damai, terhormat, dan menyeluruh.

  8. Menegaskan perjuangan pejuang integrasi akan dilanjutkan terus dari generasi ke generasi sampai tercapainya suatu solusi yang adil, jujur, damai, terhormat dan menyeluruh dimana tidak ada seorang pun anak Timoris akan keluar sebagai Pahlawan atau Pengkhianat.

2. Rekonsiliasi.

  1. Menegaskan bahwa "Biti Boot Timoris" adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Timor Timur sesuai adat dan relegi masyarakt Timoris.

  2. Memandang perlu adanya rekonsiliasi yang murni tanpa adanya  pretensi dan maksud politik terselubung yang memanfaatkan "Rekonsiliasi" sebagai instrumen untuk memancing dan memperalat masyarakat pro-integrasi bagi kepentingan - kepentingan politk negara tertentu maupun kelompok tertentu.

3. Hak Asasi Manusia.

  1. Meminta kepada PBB untuk tidak melakukan diskriminasi dalam penagan pelanggaran HAM di Timor Timur.

  2. Penyelidikan HAM di Timor Timur harus dilakukan mulai tahun 1959sampai dengan sekarang.

  3. Menyayangkan keputusan mantan Presiden B.J. Habibie dan kabinetnya yang mengeluarkan opsi kedua yang telah menyebabkan musibah kemanusiaan di Timor Timur tanpa konsultasi dengan rakyat Timor Timur khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya terlebih menutup mata atas segala kecurangan UNAMET yang sangat merugikan perjuangan rakyat pro-integrasi dan seluruh pejuang indonesia yang gugur dalam mengembang amanat bangsa demi mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  4. Pemerintah Portugal harus di tuntut ke mahkamah internasional atas kelalaiannya menyebabkan perang saudara di Timor Timur pada tahun 1975 dan usahanya memaksa dan mempelopori refrendum di Timor Timur hanya untuk menyelesaikan proses dekolonisasi portugal atas wilayan jajahannya di Timor Timur sesuai konstitusinya tanpa memperhitungkan konsekuensi tragis yang dapat diderita rakyat Timor Timur.

  5. UNAMET harus dituntu ke PBB dan mahkamah internasional karena telah melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi yang menganut azas transparansi, kejujuran, keadilan, dan non-diskriminasi ideologi, telah mengadakan suatu jajak pendapat di Timor timur tanpa melibatkan saksi dari partai-partai yang bertikai di tempat-tempat pemungutan suara dan melakukan perhitungan suara tidak dihadapan saksi partai.

  6. UNAMET harus dituntut ke PBB dan mahkamah internasional sebagai penyebab musibah kemanusiaan di Timor Timur.

  7. Meminta kepada Komnas-HAM untuk meratifikasi Surat Keputusan Komnas HAM No.:79/TUA/X/99 tertanggal 22 Oktober 1999 tentang pembentukan komisi penyidikan pelanggaran HAM di Timor Timur agar tidak membatasi kurun waktu pada setelah jajak pendapat, akan tetapi harus dimulai dari 1959.

  8. Mendesak Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya untuk tidak membiarkan Komnas-HAM dimanfaatkan sebagai corong kepentingan kaum separatis dan kepentingan asing untuk menghancurkan indonesia dari dalam.

  9. Mendesak Komnas-HAM untuk mempertimbangkan keanggotaan KPP-HAM yang melibatkan anggota-anggota LSM yang jelas-jelas anti intergrasi Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan RI dan anti Pemerintah Indonesia seperti Solidamor yang saat ini diwakili oleh saudara HelmyFayzi seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No : 797/TUA/X/99 tertanggal 22 Oktober 1999.

  10. Meminta kepada KPP-HAM agar selalu memprhatikan azas praduga tak bersalah (presumption of innocence)  dalam penanganan kasus pelanggaran HAM di  Timor Timur.

  11. Menolak segala upaya dari pihak manapun untuk mengorbankan mayarakat pro-integrasi dan menekan pemerintah indonesia khusus menyangkut masalah Hak Asasi Manusia.

  12. Menegaskan bahwa penyidikan pelanggaran HAM yang hanya dibatasi pada suatu kurun waktu tertentu tidak akan menyelesaikan masalah Timor Timur secara damai, adil, dan menyeluruh, melainkan hanya akan memperpanjang, memperuncing dan menambah rasa kebencian dan permusuhan yang selam 24 tahun tidak bisa disembuhkan, diampuni dan dilupakan.

  13. Meminta dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk membentuk KPP-HAM baru untuk menyelidiki penlanggaran hak asasi manusia di Timor Timur mulai tahun 1959 sampai sekarang demi menegakan keadilan dan kebenaran.

4. Timor Gap.

  1. UNTAET tidak diperkenankan dengan dalih apapun untuk mengadakan suatu perjanjian eksploitasi minyak di celah timor dengan siapa pun sampai adanya suatu penyelesaian akhir masalah Timor Timur secara adil, jujur, aman, damai, dan menyeluruh.

  2. Meminta kepada Pemerintah Indonesia dan Australia untuk tidak melanjutkan perjanjian eksploitasi Timor Gap samapi adanya suatu penyelesaian akhir masalah Timor Timur secara adil, jujur, aman, damai, dan menyeluruh