KERANGKA KONSTITUSIONAL OTONOMI KHUSUS BAGI TIMOR TIMUR

Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disebut Pemerintah Pusat, mempunyai tanggung-jawab dan kewenangan atas hubungan luar negeri Daerah Otonomi Khusus (DOK) Timor Timur. Pemerintah Pusat mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Otonomi Khusus Timor Timur (PDOK Timor Timur) untuk memperhatikan pandangan dari PDOK Timor Timur tentang masalah-masalah yang berkaitan secara khusus dengan DOK Timor Timur.


PERSETUJUAN MENGENAI MODALITAS UNTUK PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT TIMOR TIMUR MELALUI PEMUNGUTAN SUARA SECARA LANGSUNG

Segera setelah tercapainya persetujuan antara kedua Pemerintah tersebut yang meminta Sekjen PBB melakukan penentuan pendapat rakyat Timor Timur apakah mereka menerima atau menolak kerangka konstitusional bagi otonomi yang diusulkan, PBB akan memulai persiapan-persiapan bagi penyelenggaran penentuan pendapat tersebut melalui penggelaran personil yang memadai di Timor Timur untuk melaksanakan berbagai tahapan dari proses penentuan pendapat tersebut. Persiapan untuk pemungutan suara di luar Timor timur juga akan dimulai di lokasi-lokasi konsentrasi utama/besar orang-orang Timor timur di luar Timor Timur


MEMORANDUM

Sekretaris Jendral telah mendapat kepercayaan dari Pemerintah-pemerintah Indonesia dan Portugal untuk menyelenggarakan dan melakukan suatu Konsultasi dengan penduduk di Timor Timur sekitar tanggal 8 Agustus 1999. Ia ingin berbagi dengan dua Pemerintah itu beberapa unsur yang merupakan persyaratan biasa dalam operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa semacam ini. Sementara berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai Persetujuan Keamanan adalah tanggung jawab Indonesia untuk memastikan bahwa lingkungan yang damai tercipta untuk terselenggaranya pemungutan suara yang bebas dan adil, Sekretaris Jendral telah terpanggil untuk memastikan bahwa situasi keamanan yang dibutuhkan tercipta untuk pelaksanaan proses Konsultasi itu secara damai.


PERSETUJUAN MENGENAI PENGATURAN KEAMANAN

Pemerintah Indonesia dan Portugal dan Sekretaris Jenderal PBB, Sepakat bahwa :

Suatu iklim yang aman tanpa adanya kekerasan atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan penentuan pendapat secara bebas dan adil di Timor Timur. Tanggung jawab untuk menjamin adanya iklim semacam itu dan untuk pemeliharaan tertib hukum umumnya berada di pundak otoritas keamanan Indonesia yang layak. Netralitas penuh dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Indonesia sangatlah penting dalam hal ini.


PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMUR TIMOR
Pemerintah Indonesia dan Portugal,

Mengingat resolusi-resolusi Majelis Umum 1514 (XV), 1541 (XV), 2625 (XXV) dan resolusi-resolusi dan keputusan-keputusan yang relevan yang diterima Dewan Keamananan dan Majelis Umum mengenai masalah Timor Timur;


LAPORAN SEKJEN KEPADA DEWAN KEAMANAN 22 MEI 1999

Persoalan Timor Timur

Laporan Sekretaris Jendral.

Laporan ini diajukan sesuai dengan ayat 8 resolusi Dewan Keamanan 1236 (1999) tanggal 7 Mei 1999, di mana Dewan meminta kepada saya agar terus memberi informasi terakhir kepadanya mengenai situasi di Timor Timur dan melaporkannya sebelum tanggal 24 Mei 1999 tentang pelaksanaan dari resolusi tersebut dan tentang Persetujuan-persetujuan yang tercapai tanggal 5 Mei 1999 oleh pemerintah Indonesia dan Portugal dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (lihat A/53/951-S/1999/513. Dewan minta kepada saya, secara khusus, untuk memberikan rincian modalitas dari proses Konsultasi yang akan dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengajukan rekomendasi terperinci tentang mandat, ukuran, struktur dan anggaran misi Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk para perwira polisi sipil.