PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMUR TIMOR

Pemerintah Indonesia dan Portugal,                                             Home

Mengingat resolusi-resolusi Majelis Umum 1514 (XV), 1541 (XV), 2625 (XXV) dan resolusi-resolusi dan keputusan-keputusan yang relevan yang diterima Dewan Keamananan dan Majelis Umum mengenai masalah Timor Timur;

Mempertimbangkan usaha yang berkelanjutan dari Pemerintah Indonesia dan Portugal sejak bulan Juli 1983, melalui jasa-baik Sekretaris Jenderal, untuk mencari suatu penyelesaian yang adil, menyeluruh dan dapat diterima secara internasional terhadap masalah Timor Timur;

Mengingat persetujuan tanggal 5 Agustus 1998 untuk melakukan, di bawah naungan Sekjen PBB, perundingan mengenai suatu status khusus berdasarkan suatu otonomi yang luas bagi Timor Timur tanpa mempengaruhi posisi dasar masing-masing Pemerintah terhadap status akhir Timor Timur;

Setelah membahas suatu kerangka konstitusional untuk otonomi Timor Timur berdasarkan suatu rancangan yang diajukan oleh PBB, sebagaimana telah diamendir oleh Pemerintah Indonesia;

Mencatat posisi Pemerintah Indonesia bahwa otonomi khusus yang diusulkan akan diterapkan hanya sebagai suatu penyelesaian akhir terhadap masalah Timor Timur, dengan sepenuhnya mengakui kedaulatan nasional Indonesia atas Timor Timur;

Mencatat posisi Pemerintah Portugal bahwa suatu rejim otonomi bersifat transisional, yang tidak memerlukan pengakuan atas kedaulatan Indonesia atas Timor Timur atau penghapusan Timor Timur dari daftar Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri di Majelis Umum, sementara menunggu suatu keputusan akhir mengenai status Timor Timur oleh rakyat Timor Timur melalui suatu penentuan nasib sendiri dibawah naungan PBB;

Mempertimbangkan bahwa meskipun Pemerintah Indonesia dan Portugal mempunyai posisi prinsip masing-masing mengenai usulan tentang otonomi khusus yang telah disiapkan, kedua pihak sepakat bahwa adalah perlu untuk melanjutkan proses perdamaian dan oleh karena itu Pemerintah Indonesia dan Portugal sepakat bahwa Sekjen PBB perlu untuk mengkonsultasikan kerangka konstitusional mengenai otonomi sebagaimana terlampir pada persetujuan pokok ini sebagai lampiran kepada rakyat Timor Timur;

Memperhatikan bahwa Pemerintah Indonesia dan Portugal telah meminta Sekretaris Jenderal untuk merancang suatu cara dan prosedur konsultasi melalui penentuan pendapat secara langsung, rahasia dan universal;

Sepakat sebagai berikut :

Pasal 1

Meminta Sekretaris Jenderal untuk mengajukan rancangan kerangka konstitusional yang diusulkan terlampir yang mengatur tentang suatu otonomi khusus bagi Timor Timur di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada rakyat Timor Timur, baik yang berada di dalam maupun di luar Timor Timur, untuk memperoleh pertimbangan dan penerimaan atau penolakan mereka melalui suatu konsultasi berdasarkan suatu penentuan pendapat yang langsung, rahasia dan universal.

Pasal 2

Meminta Sekretaris Jenderal untuk menempatkan, segera setelah penandatanganan Persetujuan ini, suatu misi PBB yang layak di Timor Timur agar beliau dapat melaksanakan penentuan pendapat tersebut secara efektif.

Pasal 3

Pemerintah Indonesia akan bertanggungjawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan di Timor Timur agar penentuan pendapat dapat dilaksanakan secara adil dan damai dalam suasana yang bebas dari intimidasi, kekerasan dan campurtangan dari pihak manapun.

Pasal 4

Meminta Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan hasil penentuan pendapat termaksud kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum, serta memberitahukannya kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Portugal dan rakyat Timor Timur.

Pasal 5

Jika Sekretaris Jenderal menentukan, atas dasar hasil penentuan pendapat dan sesuatu dengan Persetujuan ini bahwa kerangka konstitusional bagi otonomi khusus yang diusulkan diterima oleh rakyat Timor Timur, maka Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah konstitusional yang diperlukan bagi pelaksanaan kerangka konstitusional tersebut, dan Pemerintah Portugal harus mulai menempuh prosedur di PBB yang diperlukan untuk mengeluarkan Timor Timur dari daftar Majelis Umum mengenai Wilayah-wilayah yang Belum
Berpemerintahan Sendiri dan menghapus masalah Timor Timur dari agenda Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB.

Pasal 6

Jika Sekretaris Jenderal menentukan atas dasar hasil penentuan pendapat dan sesuatu dengan Persetujuan ini, bahwa kerangka konstitusional bagi otonomi khusus yang diusulkan tersebut tidak diterima oleh rakyat Timor Timur, maka Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah konstitusional yang diperlukan untuk memutuskan hubungannya dengan Timor Timur, dan dengan demikian mengembalikan berdasarkan hukum Indonesia status Timor Timur seperti sebelum tanggal 17 Juli 1976, dan Pemerintah Indonesia dan Portugal dan
Sekretaris Jenderal akan menyetujui pengaturan untuk suatu pemindahan kekuasaan di Timor Timur kepada PBB secara tertib dan damai. Sekretaris Jenderal, setelah mendapatkan mandat legislatif yang diperlukan, akan menempuh prosedur yang memungkinkan Timor Timur memulai suatu proses transisi menuju kemerdekaan.

Pasal 7

Selama masa sementara/interim antara selesainya penentuan pendapat dan dimulainya pelaksanaan opsi yang manapun, dari hasil penentuan pendapat, kedua pihak meminta Sekretaris Jenderal untuk memelihara suatu kehadiran PBB yang memadai di Timor Timur.


Ditandatangani di New York pada tanggal 5 Mei 1999


Pemerintah Indonesia Pemerintah Portugal


Ttd Ttd
.. ....
Ali Alatas Jaime Gama
Menteri Luar Negeri Indonesia Menteri Luar Negeri Portugal

Disaksikan oleh :


Ttd
.......
Kofi A. Annan
Sekretaris Jenderal