PERNYATAAN POLITIK KONGRES I BITI BOOT TIMORIS          Home

----Mensyukuri Rah mat Penyelenggaan Kongres I Biti Boot Timoris yang telah berjalan dengan aman, tertib, lancar dan sukses;

----Menjunjung tinggi jiwa dan semangat juang segenap peserta Kongres yang mencerminkan adanya tekat dasar untuk  menyumbangkan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara dan daerah;

----Menghaturkan penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan serta sehingga Kongres tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik dan seukses;

----Memperhatikan hasil sidang-sidang pleno, pemandangan umum para peserta utusan dan peninjau serta hasil akhir komisi-komisi;

----Maka dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami Pimpinan Kongres I BITI BOOT TIMORIS, atas nama seluruh komponen masyarakat Timor Timur yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan :

  1. Kongres I BITI BOOT TIMORIS yang diselenggarakan di Kupang Nusa Tenggara Timur, dari tanggal 26 sampai dengan 29 januari 2000 secara sah mewakili segenap masyarakat Timor Timur yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keputusan-keputusannya mengikat seluruh komponen  masyarakat Timor Timur yang setia tersebut;

  2. Kongres I BITI BOOT TIMORIS telah membentuk organisasi baru yang diberi nama UNI TIMOR ASWAI  disingkat UNTAS untuk menggantikan UNIF/FPB, yang organisasi-organisasi pendukungnya telah menyatakan siap membubarkan diri untuk melebur kedalam organisasi baru ini, sehingga UNTAS menjadi sarsu-satunya wadah yang dapat mewakili seluruh komponen masyarakat Timor Timur yang setia kepada Negara Kesatua Republik Indonesia, baik yang berdiam di Indonesia, di Luar Negeri, maupun yang masih berada di Timor Timur;

  3. Kongres I BITI BOOT TIMORIS, setelah mempelajari proses penyelesaian masalah Timor Timur sampai saat ini, menegaskan bahwa penderitaan yang dialami oleh rakyat Timor Timur sekarang adalah akibat kelalaian dari Triparti dalam pengambilan keputusan tindak lanjut masalah Timor Timur karena tidak sesuiai dengan jiwa mandat yang diberikan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusi yang adil, menyeluruh dan dapat diterima secara Internasional;

  4. Kongres I BITI BOOT TIMORIS, dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, memutuskan untuk tetap mempertahankan posisi dasar politik yang telah diambil, yakni :

  1. Menolak hasil jajak pendapat karena UNAMET telah melaksanakannya melalui suatu prose kecurangan sistematis, hasil rekayasa konspirasi internasional, sehingga tidak mencerminkan kehendak rakyat sesungguhnya dan dengan demikian telah menginjak-injak harga diri, harkat dan martabat orang Timor Timur.

  2. Mendesak PBB melalui UNTAET untuk segera mengklarifikasi kecurangan UNAMET dalam jajak pendapat sehingga jalinan kerjasama dapat segera dilanjutkan kembali

  1. Kongres I BITI BOOT TIMORIS, memberikan kewenagan kepada ketua Umum terpilih UNTAS untuk mengambil langkah-langkah yang memungkinkan suatu penyelesaian yang adil, aman, damai, terhotmat, dan menyeluruh bagi masalah Timor Timur, sekaligus bersama Pemerintah Indonesia menindaklanjuti Tap MPR/V/1999, termasuk warga negara RI asal Timor Timur yang masih tertinggal, tercecer, atau terkurung di wilayah Timor Timur.

  2. Kongres I BITI BOOT TIMORIS telah memutuskan untuk terus melanjutkan perjuangan pada konteks politik, dari generasi ke generasi, dengan dilandasi jiwa anti kekerasan dan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sampai tercapainya suatu penyelesaian yang adil, jujur, damai, terhorsmat dan menyeluruh, dimana tidak ada seorangpun anak timoris yang merasa dibedakan antara pahlawan dan penghianat.

  3. Kongres I BITI BOOT TIMORIS memandang perlu untuk tersus diupayakkan suatu rekonsiliasi Timoris sejati, tanpa rekayasan dan maksud politik terselubung, melalui BITI BOOT TIMORIS yang merupakan cara terhormat bagi insan Timoris untuk menyelesaikan masalahnya, sesuai adat, tradisi dan relegi masyarakatnya.

  4.   Kongres I BITI BOOT TIMORIS, meminta kepada PBB untuk tidak bertindak diskriminatif dalam penaganan pelanggaran HAM di Timor Timur dan segera mengadakan penyelidikan pelanggaran HAM di Timor Timur yang dimulai dari masa penjajahan Portugal atau paling sedikit dari tahun 1959, sebab pembatasan penyidikan pelanggaran HAM pasa suatu kurun waktu tertentu tidak akan meyelesaikan masalah Timor Timur secara adil, damai, terhormat, dan menyeluruh, melainkan hanya akan memperpanjang, memperuncing dan menambah rasa kebencian dan permusuhan antara orang Timor Timur yang selam 24 tahun tidak dapat dibendung, disembuhkan, diampuni atau dilupakan.

  5. Kongres I BITI BOOT TIMORIS meminta pertanggung jawaban kepada Pemerisntahan Trasisi Indonesia, pimpinan presiden B.J. Habibie, Pemerintah Portugal, UNAMET yang sama-sama telah mendalangi suatu jajak pendapat penuh kecurangan yang akhirnya menjadi penyebab musibah kemanusiaan di Timor Timur.

  6. Kongres I BITI BOOT TIMORIS menegaskan kepada Pemerintah Indeonesia bahwa :

  1. Masyarakat Timor Timur yang kini berstatus IDP (Internally Displacet Person) bukanlah pengungsi tetapi Warga Negara Republik Indonesia yang tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan warga negara indonesia lainnya, sehingga penanganan nasib mereka adalah suatu kewajiban pemerintah Indonesia dan bukan belas kasihan, sebab status tersebut juga didapat sebagai akibat kesalahan pengambilan keputusan oleh Pemerintah Indonesia Transisi RI.

  2. Pemerintah Indonesia pimpinan Presiden Abdurramhman Wahid, seyogyanya memperhatikan dan menindaklanjuti program-program yang dihasilkan oleh Kongres I BITI BOOT TIMORIS sebagai sumbangsih pemikiran demi membantu Bapak presiden menindaklanjuti TAP/MPR/V/1999 , yang sebaiknya dilaksanakan melalui pembentukan sexual Paint Kyushu Cruzan Timor Timur (PANS US TIM-TIM).

  3. Komnas -HAM seyogyanya tidak dibiarkan untuk dimanfaatkan secara sitematis sebagai corong kepentingan asing dan kaum separatisme untuk menghacurkan Indonesia dari dalam, sehingga dapat menjaga citranya Sebagi badan yang senantiasa menjunjung tinggi dan menjaga penghormatan HAM, dalam konteks Negara Merdeka dan berdaulat.

  4. Perlu adanya KPP-HAM baru untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Timor Timur selama masa penjajahan Portugal atau paling sedikit dimulai dari tahun 1959.

  1. Kongres I BITI BOOT TIMORIS, menegaskan kepada Badan-badan Internasional bahwa :

  • Badan-badan Internasional, khusunya UNHCR, sebagai badan kemanusiaan dari PBB, tidak bertindak diskriminatif dalam pemberian bantuan dan tidak boleh menjadi kaki tanggan politik UNTAET, dengan menyebarkan informasi yang tidak benar serta menggunakan cara kekerasan atau siasat penipuan serta strategi yang aberbau politik, seperti "delay strategy" dalam memaksakan pemulangan warga Timor Timur, demi memnuhi kepentingan politik tertentu.

  • Tindakan - tindakan diskriminasi, kekerasan, pemaksaan dan penyebaran informasi yang tidak benar oleh badan-badan Internasional tersebut, khususnya UNHCR, adalah bentuk nyata pelanggaran HAM masyarakat Timor Timur.

  1. Kongres I BITI BOOT TIMORIS menegaskan bahwa masyarakat Timor Timur mempunyai jati diri dan harga diri yang tercermin dalam identitas budaya tersendiri yang perlu diperhatikan, dijunjung dan dilestarikan, sehingga diminta perhatian MPR/DPR dan Pemerintah pusat untuk mempertimbangkan adanya suatu wilayah khusus bagi masyarakat Timor Timur yang tetap ingin menetap di indonesia sebagai WNI agar dapat tetap berperan membangun kehidupan sosial ekonominya secara terhormat dalam konteks nasional  Indonesia, dengan tetap mempertahankan, mengembangkan dan melestarikan identitas budayanya sebagai orang Timor Timur .

Demikian Perntaan Politik ini dibuat sebagai pengatar resmi hasil Keputusan Kongrs I BITI BOOT TIMORIS yang selanjutnya perlu disosialisasikan kepada masyarakat Nasional dan Internasional. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Melindungi Kita dan memberkati setiap langkah kita.

Kupang, 5 Februari 2000

KONGRES I BITI BOOT TIMORIS

DEWAN PIMPINAN

1. DOMINGOS MD SOARES,SH,MS.

2. GABRIEL DA COSTA

3. NEMECIO DE CARVALHO

4. JANUARIO MOREIRA

5. MAURICIO FREITAS

6. JOANICO SECARIO.

7. CARLOS DE FATIMA,SH

KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA