PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR TIMUR                                                Home

PERSETUJUAN MENGENAI PENGATURAN KEAMANAN


Pemerintah Indonesia dan Portugal dan Sekretaris Jenderal PBB,

Sepakat bahwa :

1. Suatu iklim yang aman tanpa adanya kekerasan atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan penentuan pendapat secara bebas dan adil di Timor Timur. Tanggung jawab untuk menjamin adanya iklim semacam itu dan untuk pemeliharaan tertib hukum umumnya berada di pundak otoritas keamanan Indonesia yang layak. Netralitas penuh dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Indonesia sangatlah penting dalam hal ini.

2. Komisi perdamaian dan stabilitas yang dibentuk di Dili pada tanggal 21 April 1999 harus dapat segera berfungsi. Komisi tersebut dengan bekerjasama dengan PBB akan menyusun suatu aturan perilaku untuk masa sebelum dan sesudah konsultasi, yang harus ditaati oleh semua pihak, menjamin adanya peletakan senjata serta mengambil langkah yang diperlukan untuk mencapai perlucutan senjata.

3. Sebelum dimulainya pendaftaran, Sekretaris jenderal akan menentukan berdasarkan penilaian yang obyektif, bahwa terdapat situasi keamanan yang diperlukan bagi pelaksanaan proses penentuan pendapat secara damai.

4. Hanya polisi yang akan bertanggungjawab bagi pemeliharaan tertib hukum. Sekretaris Jenderal setelah menerima mandat yang diperlukan akan menyediakan sejumlah pejabat polisi sipil yang akan bertindak sebagai penasehat bagi Polisi Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dan, pada saat penentuan pendapat, untuk mengawasi pengawalan kartu-kartu suara dan menuju tempat-tempat pemungutan suara.


Ditandatangani di New York pada tanggal 5 Mei 1999

Atas nama Pemerintah Indonesia

Atas nama
Perserikatan Bangsa-Bangsa

Atas nama
Pemerintah Portugal

 

ttd



ttd



ttd

Ali Alatas
Menteri Luar Negeri RI

Kofi. A . Annan
Sekjen PBB

Jaime Gama
Menteri Luar Negeri Portugal