PERSETUJUAN MENGENAI MODALITAS
UNTUK PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT TIMOR TIMUR MELALUI PEMUNGUTAN SUARA SECARA LANGSUNG

Home

Pemerintah Indonesia dan Portugal dan Sekretaris Jenderal PBB sepakat bahwa :

Segera setelah tercapainya persetujuan antara kedua Pemerintah tersebut yang meminta Sekjen PBB melakukan penentuan pendapat rakyat Timor Timur apakah mereka menerima atau menolak kerangka konstitusional bagi otonomi yang diusulkan, PBB akan memulai persiapan-persiapan bagi penyelenggaran penentuan pendapat tersebut melalui penggelaran personil yang memadai di Timor Timur untuk melaksanakan berbagai tahapan dari proses penentuan pendapat tersebut. Persiapan untuk pemungutan suara di luar Timor timur juga akan dimulai di lokasi-lokasi konsentrasi utama/besar orang-orang Timor timur di luar Timor Timur.

A. Tanggal Penentuan Pendapat

Pemungutan suara akan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 1999, di dalam atau di luar Timor Timur.


B. Pertanyaan Yang Akan Diajukan Kepada Pemilih

Pertanyaan yang akan diajukan oleh Sekretaris Jenderal Kepada pemilih adalah:

" Apakah anda menerima otonomi khusus bagi Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia "

MENERIMA

ATAU

" Apakah anda menolak otonomi khusus bagi Timor Timur yang akan mengakibatkan berpisahnya Timor Timur dari Indonesia "

MENOLAK

 

Logo PBB akan dicantumkan pada kertas suara. Kertas suara akan disertai gambar sebagai fasilitas bagi pemilih yang buta aksara.


C. Hak Memberikan Suara

Orang-orang di bawah ini yang telah berusia 17 tahun, berhak memberikan suara dalam penentuan pendapat:

(a) Orang yang lahir di Timor Timur,

(b) Orang yang lahir di luar Timor Timur, tetapi paling tidak salah satu dari orang tuanya lahir di Timor Timur, dan

(c) Orang yang suami atau istrinya termasuk dalam dua kategori tersebut di atas.


D. Jadwal Proses Penentuan Pendapat (dalam periode waktu yang saling bersilang)

Jadwal tahap-tahap operasional proses penentuan pendapat akan diatur kurang lebih sebagai berikut:

Rencana operasional / Penggelaran 10 Mei - 15 Juni

Program pemberian informasi kepada publik /
Pendidikan pemilih 10 Mei - 5 Agustus

Persiapan dan Pendaftaran 13 Juni - 17 Juli

Pengumuman daftar pemilih dan Pengajuan keberatan/
Keputusan terhadap pengajuan keberatan dan
keluhan-keluhan 18 Juli - 23 Juli

Kampanye Politik 20 Juli - 5 Agustus *

Periode Tenang 6 - 7 Agustus

Pemungutan Suara 8 Agustus

----------------------
* Dapat diubah

E. Tahap-tahap Operasional

a) Penyebaran Informasi

  • PBB akan menyediakan naskah Persetujuan Pokok dan dokumen otonomi yang akan dipungutsuarakan dalam bahasa Tetun, Indonesia, Portugis dan Inggris.

  • PBB akan menyebarluaskan dan menjelaskan isi Persetujuan Pokok dan dokumen otonomi secara imparsial dan faktual di dalam dan di luar Timor Timur.

  • PBB akan menjelaskan kepada pemilih tentang proses dan prosedur pemungutan suara dan implikasi dari pilihan "menerima" atau "menolak".

  • Stasiun-stasiun radio dan surat kabar-surat kabar di Timor Timur maupun media Indonesia dan Portugal akan dimanfaatkan dalam penyebaran informasi ini. Sarana-sarana penyebaran lainnya yang layak akan digunakan pula bila diperlukan.

b) Pendaftaran

  • Pendaftaran di dalam dan di luar Timor Timur akan dilakukan secara terus-menerus dalam waktu 20 hari

  • Dua ratus pusat pendaftaran akan dibuka di Timor Timur untuk tujuan ini.

  • Di luar Timor Timur, tempat-tempat pendaftaran khusus akan dibuka di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Ujung Pandang, Sydney, Darwin, Perth, Mlbourne, Lisbon, Maputo, Macau dan New York dengan kemungkinan penyesuaian sesuai keperluan. PBB dapat menggunakan jasa-jasa "The Australian Electoral Commision" untuk pemungutan suara di Australia dan "International Organization for Migration (IOM)" di Portugal dan di tempat lainya.

  • Daftar pendaftar/pemilih akan dipamerkan selama lima hari pada akhir masa pendaftaran di setiap pusat pendaftaran, kantor wilayah dan di markas besar di Dili. Keberatan-keberatan terhadap daftar-daftar tersebut harus disampaikan kepada kantor-kantor wilayah guna mendapatkan keputusan final dari Komisi Pemilihan sebelum hari pemungutan suara.

c) Kampanye

  • Pendukung dan penentang usulan otonomi akan melakukan kampanye sebelum pemungutan suara secara damai dan demokratis selama jangka waktu yang ditentukan untuk tujuan ini.

  • Akan terdapat suatu aturan perilaku untuk kampanye yang akan diusulkan oleh PBB dan dibahas dengan para pendukung dan penentang proposal otonomi.

  • PBB akan menyediakan sarana untuk memberikan kesempatan yang sama bagi kedua pihak untuk menyebarkan pandangan mereka kepada publik.

  • Pejabat Pemerintah Indonesia dan Portugal tidak akan berpartisipasi dalam kampanye untuk mendukung salah satu opsi yang ada.

  • Pejabat Pemerintah Timor Timur dapat berkampanye dalam kapasitas pribadi. Semua kegiatan kampanye itu akan dilakukan sesuai dengan Aturan Perilaku tanpa menggunakan dana dan sumber pemerintah atau menggunakan jabatannya untuk melakukan tekanan.


d) Pemungutan suara di Timtim

Pemungutan suara di Timor Timur akan dilaksanakan di sekitar 700 tempat pendaftaran/pemungutan suara yang ditempatkan di 200 pusat pemungutan suara.

e) Pemungutan suara di luar Timtim

  • Pemungutan suara akan dilakukan di tempat-tempat pemungutan suara yang akan didirikan di lokasi-lokasi yang sama dengan pusat-pusat pendaftaran tersebut di atas.

d) Peninjau

  • Indonesia dan Portugal berhak mengirimkan wakil-wakil mereka untuk mengamati seluruh tahapan kegiatan proses penentuan pendapat baik di dalam maupun di luar Timtim.

  • Peninjau internasional akan dapat mengamati proses penentuan pendapat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang akan disusun oleh PBB guna mengatur kehadiran mereka.


F. Pendanaan

 

Sekjen PBB akan meminta persetujuan Dewan Keamanan untuk kegiatan ini guna menjamin adanya pendanaan yang dibebankan kepada negara-negara anggota. Kontribusi sukarela yang ada akan disalurkan melalui suatu Dana Perwalian yang akan dibentuk untuk tujuan ini.


G. Keamanan

 

Otoritas Indonesia akan menjamin adanya suatu iklim yang aman bagi suatu proses penentuan pendapat secara bebas dan adil dan akan bertanggung jawab terhadap keamanan proses dan keselamatan personil PBB. Sejumlah petugas keamanan PBB akan digelar guna menjamin keamanan dan keselamatan personil dan harta PBB. Sejumlah polisi sipil internasional akan berada di Timor Timur untuk menjadi penasehat Polisi Indonesia selama tahap-tahap kegiatan penentuan pendapat, mengawasi pengawalan kartu-kartu dan kotak-kotak suara ke dan dari tempat-tempat pemungutan suara.


Ditandatangani di New York pada tanggal 5 Mei 1999

 

Atas nama Pemerintah Indonesia

Atas nama
Perserikatan Bangsa-Bangsa

Atas nama Pemerintah Portugal

 

ttd



ttd



ttd

Ali Alatas
Menteri Luar Negeri RI

Kofi. A . Annan
Sekjen PBB

Jaime Gama
Menteri Luar Negeri Portugal