MEMORANDUM                                                                                             Home

Sekretaris Jendral telah mendapat kepercayaan dari Pemerintah-pemerintah Indonesia dan Portugal untuk menyelenggarakan dan melakukan suatu Konsultasi dengan penduduk di Timor Timur sekitar tanggal 8 Agustus 1999. Ia ingin berbagi dengan dua Pemerintah itu beberapa unsur yang merupakan persyaratan biasa dalam operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa semacam ini. Sementara berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai Persetujuan Keamanan adalah tanggung jawab Indonesia untuk memastikan bahwa lingkungan yang damai tercipta untuk terselenggaranya pemungutan suara yang bebas dan adil, Sekretaris Jendral telah terpanggil untuk memastikan bahwa situasi keamanan yang dibutuhkan tercipta untuk pelaksanaan proses Konsultasi itu secara damai.

Oleh karena itu, Sekretaris Jendral ingin menyampaikan kepada dua pihak unsur-unsur utama yang perlu ada untuk memungkinkannya untuk menetapkan bahwa ada kondisi keamanan yang diperlukan untuk mulai tahap operasional dari proses Konsultasi:

1) sebagai langkah pertama yang mendesak, ditempatkannya kelompok-kelompok sipil bersenjata di bawah pengendalian dan disiplin yang ketat;

2) larangan dengan segera terhadap rapat-rapat umum oleh kelompok-kelompok bersenjata sambil memastikan kebebasan dari semua kelompok politik dan kecenderungan, termasuk unsur-unsur pro-integrasi dan juga CNRT dan kekuatan-kekuatan pro-kemerdekaan lainnya, untuk menyelenggarakan dan melakukan kegiatan politik damai;

3) penangkapan dan penuntutan dengan segera orang-orang yang menghasut atau mengancam digunakannya kekerasan terhadap orang-orang lain. Dalam hubungan ini, telah dicatat dengan rasa kuatir bahwa ancaman-ancaman terbuka telah dikeluarkan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh pribadi-pribadi tertentu;

4) diterimanya oleh Kepolisian Indonesia tanggung jawab tunggal atas terjaganya hukum dan ketertiban;

5) penempatan kembali pasukan-pasukan militer Indonesia;

6) akses bebas kepada media massa untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun untuk kedua belah pihak pembagian politik di Timor Timur;

7) keikut-sertaan penuh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Komisi tentang Perdamaian dan Stabilitas, yang seharusnya menyediakan suatu forum bagi semua pihak untuk menangani dan menyelesaikan secara efektif masalah-masalah yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap persetujuan selama proses Konsultasi dan untuk menyelesaikan pertikaian dan friksi di lapangan; dan

8) dilaksanakannya dengan segera suatu proses perletakan senjata oleh semua kelompok bersenjata, yang harus selesai jauh sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

4 Mei 1999.