Naskah berikut adalah Laporan Sekjen PBB kepada Dewan Keamanan PBB. Naskah aslinya dalam bahasa Ingggris dan diterjemahkan oleh Untas
Home

PBB: LAPORAN SEKJEN KEPADA DEWAN KEAMANAN 22 MEI 1999                    

Persoalan Timor Timur

Laporan Sekretaris Jendral.

1. Laporan ini diajukan sesuai dengan ayat 8 resolusi Dewan Keamanan 1236 (1999) tanggal 7 Mei 1999, di mana Dewan meminta kepada saya agar terus memberi informasi terakhir kepadanya mengenai situasi di Timor Timur dan melaporkannya sebelum tanggal 24 Mei 1999 tentang pelaksanaan dari resolusi tersebut dan tentang Persetujuan-persetujuan yang tercapai tanggal 5 Mei 1999 oleh pemerintah Indonesia dan Portugal dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (lihat A/53/951-S/1999/513. Dewan minta kepada saya, secara khusus, untuk memberikan rincian modalitas dari proses Konsultasi yang akan dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengajukan rekomendasi terperinci tentang mandat, ukuran, struktur dan anggaran misi Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk para perwira polisi sipil.

2. Dalam melaksanakan permintaan tersebut, saya mengirimkan suatu tim penilai ke Timor Timur dari tanggal 4 sampai 15 Mei untuk mengevaluasi situasi politik dan keamanan di lapangan, untuk mendiskusikan dengan para pejabat Indonesia fasilitas-fasilitas yang tersedia di Dili dan di tempat-tempat lain sebagai tempat kedudukan misi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan untuk memperoleh informasi yang perlu untuk memungkinkan Sekretariat menyusun suatu rencana operasional terperinci bagi Konsultasi.

3. Dewan Keamanan akan menyadari kerangka-waktu yang amat ketat untuk operasi yang timbul dari keputusan oleh para pihak yang menetapkan tanggal 8 Agustus 1999 sebagai tanggal pemungutan suara. Di samping itu, wilayah yang sukar dan prasarana yang terbatas dari Timor Timur semakin mempersulit tugas ini. Wilayah itu, yang luasnya 14.500 km2, kira-kira membentang sepanjang 265 km dari timur ke barat, dan didominasi oleh suatu punggung pegunungan di tengah yang mencapai hampir 3.000 meter pada titiknya yang tertinggi. Kebanyakan jalan di seluruh wilayah itu membutuhkan kendaraan beroda empat, dan prasarana komunikasi yang ada terbatas. Timor Timur bukan suatu Wilayah yang bersambungan, karena juga mencakup daerah kantong Ocussi Ambeno, yang terletak di Timor Barat, kira-kira 120 km di sebelah barat perbatasan Timor Timur/Timor Barat, maupun pulau-pulau Atauro dan Jaco.

4. Sesuai dengan Persetujuan menyeluruh antara Pemerintah Indonesia dan Portugal dan dua Perjanjian tambahan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dua Pemerintah itu (A/53/951-S/1999/513, lampiran I-III), saya mengusulkan pembentukan United Nations Mission in East Timor (UNAMET- Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur) untuk menyelenggarakan dan melakukan suatu konsultasi umum untuk memastikan apakah rakyat Timor Timur menerima atau menolak kerangka konstitusional yang diusulkan yang memberikan suatu otonomi khusus untuk Timor Timur dalam rangka Republik Kesatuan Indonesia. Penempatan UNAMET juga akan memungkinkan saya untuk melaksanakan tanggung jawab saya sebagaimana ditetapkan dalam ayat 3 dari Perjanjian mengenai keamanan (ibid, lampiran III).

5. Tiga kondisi penting harus dipenuhi agar UNAMET menjadi efektif. Pertama, UNAMET harus pada setiap waktu mendapat kepercyaaan dan dukungan penuh dari Dewan Keamanan. Kedua, UNAMET harus berfungsi dengan kerjasama penuh para pejabat Indonesia. Ketiga, UNAMET harus mempunyai sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Saya akan terus memberi informasi kepada Dewan mengenai perkembangan yang berkaitan dengan berfungsinya Misi itu dan meminta petunjuk Dewan, apabila diperlukan.

6. UNAMET harus mendapat hak istimewa dan kekebalan, kebebasan gerak dan komunikasi dan fasilitas-fasilitas lain yang perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Saya akan berusaha mengadakan suatu perjanjian mengenai status misi (status-of-mission agreement) dengan Pemerintah Indonesia secepat mungkin.

7. UNAMET akan melaksanakan tugas-tugasnya secara obyektif dan tidak memihak. Personilnya tidak akan mencari atau menerima instruksi dari setiap sumber di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

8. Jamsheed Marker akan terus bertindak sebagai Wakil Pribadi saya untuk Timor Timur. Sebagaimana Dewan tahu, saya telah memutuskan untuk menunjuk Ian Martin sebagai Wakil Khusus saya untuk Konsultasi Rakyat Timor Timur dan sebagai Kepala UNAMET. Misi akan mencakup komponen-komponen politik, pemilihan, polisi sipil, informasi dan administratif/finansial, yang kepala-kepalanya akan memberi laporan kepada Wakil Khusus. Hak asasi manusia akan diintegrasikan dalam berbagai aspek dari komponen Misi. Di samping itu, Misi akan mencakup suatu komponen kecil untuk memantau perkembangan kemanusiaan di Wilayah itu dan memberi nasehat kepada Wakil Khusus mengenai masalah kemanusiaan.

9. Pada penempatan penuh, UNAMET akan mempunyai 241 anggota staf internasional dan 420 relawan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai sejumlah 280 orang polisi sipil, maupun sekitar 4.000 orang staf lokal. Dengan adanya kurun waktu yang terbatas sebelum Konsultasi, personil untuk UNAMET direkrut secepat mungkin, sedangkan bersamaan dengan itu memastikan standar efisiensi yang tinggi dan keamanan personil Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, penempatan UNAMET akan mulai dengan pendirian markas di Dili, dan diikuti dengan tujuh pusat regional, dengan kemungkinan perluasan lebih lanjut di tingkat sub-regional.

Komponen politik

10. Untuk memantau pelaksanaan keseluruhan dari tiga Perjanjian yang diputuskan tanggal 5 Mei di New York, UNAMET akan mencakup suatu komponen politik, yang terdiri dari seorang Kepala Pejabat Politik, yang akan mengepalai komponen itu dan akan memberi laporan kepada Wakil Khusus, dan 15 Pejabat Politik, yang akan ditempatkan di setiap pusat regional dari Misi tesebut. Di samping itu, seorang Pejabat Politik Senior akan ditempatkan di Jakarta untuk bertindak sebagai penghubung dengan para pejabat Indonesia.

11. Komponen politik akan bertanggung jawab atas pemantauan mengenai kejujuran lingkungan politik dan memastikan kebebasan semua organisasi politik dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan mereka secara damai. Komponen politik akan memantau dan memberi nasehat kepada Wakil Khusus tentang semua hal yang mempunyai implikasi politik untuk penyelenggaraan konsultasi rakyat secara efektif.

Komponen pemilihan

12. Komponen pemilihan akan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan pendaftaran dan pemungutan suara. Staf inti di markas UNAMET akan dikepalai oleh seorang Kepala Pejabat Pemilihan, yang dilengkapi dengan 16 staf regional. 400 orang tambahan pejabat pemungutan suara akan disediakan lewat Sukarelawan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

13. Pemungutan suara di luar wilayah yang ditetapkan dalam Perjanjian itu akan dilakukan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Australian Election Commission (Komisi Pemilihan Australia) dan International Organization for Migration (IOM Organisasi Internasional untuk Migrasi). Pemungutan suara di luar wilayah ini akan dikordinasikan lewat kordinator lapangan IOM, Divisi Bantuan Pemilihan dari Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komponen pemilihan yang berpangkalan di Dili.

14. Adalah maksud saya untuk menunjuk tiga orang ahli internasional yang ulung untuk bertindak sebagai para anggota Komisi Pemilihan, yang akan bertanggung jawab atas penilaian keseluruhan dari proses konsultasi dan untuk mendengarkan setiap pengaduan, tantangan atau pertikaian yang kemudian timbul. Komisi, yang kerangka acuannya sedang dipersiapkan, akan merupakan suatu badan independen dengan kekuasaan mengambil keputusan akhir. Kepala Pejabat Pemilihan dapat menghadiri dan berbicara dalam rapat-rapat Komisi.

Modalitas konsulasi rakyat

15. Misi penilai akhir-akhir ini menegaskan bahwa penduduk yang berhak memilih di Timor Timur diperkirakan berjumlah 400.000 orang, yang tesebar di 13 kabupaten, dibagi lagi dalam 62 kecamatan dan 462 kotapraja. Saya mengusulkan untuk mendirikan 200 pusat di wilayah Timor Timur di mana pendaftaran dan pemungutan suara akan berlangung. Kira-kira 40 persen dari para pemilih yang berhak berlokasi di daerah Dili-Aileu-Manatuto-Baucau di sebelah utara dari Wilayah itu, yang paling bisa dimasuki. Rencana logistik khusus sedang disusun untuk daerah ini dan untuk daerah timur, selatan dan barat dari Wilayah itu, maupun untuk daerah kantong Ocussi Ambeno, yang berbeda cukup jauh berkenaan dengan kondisi dan persyaratannya.

16. Untuk keperluan konsultasi, kabupaten-kabupaten akan dibagi menjadi delapan pusat regional. Setiap pusat akan diawaki oleh dua orang pengawas internasional. Semua peserta dalam proses konsultasi akan diharuskan mendaftar secara khusus unuk pemungutan suara tanggal 8 Agustus 1999. Pendaftaran akan berlangung selama 20 hari berturut-turut di 200 pusat pndaftaran. Pada penutupan pendaftaran, daftar nama yang telah mendaftarkan diri akan dipajang di tempat umum selama jangka waktu lima hari. Untuk pemungutan suara, pusat-pusat pendaftaran akan dibagi lagi menjadi 700 tempat pemungutan suara.Pemungutan suara di luar wilayah akan mengikuti suatu jadual yang sama.

17. Karena Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri menyelenggarakan dan melakukan konsultasi rakyat di Timor Timur, UNAMET tidak bertanggung jawab atas bantuan atau kordinasi dari para pengamat inernasional. Bagi mereka yang mungkin mau mengamati, Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertanggung jawab untuk akreditasi dan pengadaan suatu etika perilaku pengamat. Tetapi, semua pengaturan untuk pengamatan internasional, termasuk transportasi, akomodasi dan keamanan, adalah di luar tanggungjawab UNAMET.

18.Jadual kegiatan yang disusun dalam Perjanjian mengenai modalitas (A/33/951=S/199/513, lampiran II) diikuti dengan ketat. Instruksi dan prosedur tentang semua aspek proses konsultasi sekarang sedang dirancang dalam Divisi Bantuan Pemilihan dari Sekretariat. Ini mencakup petunjuk tentang proses pendaftaran, dokumentasi, seruan, kode perilaku, pemungutan suara di luar wilayah dan penghitungan suara. Rancangan surat suara sedang dibicarakan, dan pembelian akan dimulai dengan segera untuk barang-barang seperti kotak suara, kertas surat suara, tempat pemungutan suara, segel dan persyaratan lainnya.

Kegiatan informasi

19. Untuk memberikan informasi kepada rakyat Timor Timur yang perlu untuk membuat suatu pilihan pada tanggal 8 Agustus setelah mendapat informasi sepenuhnya, dan sesuai dengan Perjanjian tentang modalitas, yang menuntut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan suatu kampanye penerangan, UNAMET akan memasukkan suatu komponen informasi untuk menjelaskan kepada rakyat Timor timur syarat-syarat utama Perjanjian dan kerangka otonomi (A/53/951-S/1999/513, lampiran I, lampiran). UNAMET juga akan menyediakan informsi tentang poses dan prosedur mengenai pemungutan suara dan menjelaskan implikasi dari pemungutan suara yang menyetujui atau menentang usulan itu. Kampanye informasi akan dilakukan secara obyektif dan tidak memihak, tanpa prasangka terhadap suatu posisi atau hasilnya.

20. Kampanye informasi yang akan berlangsung selama masa kerja Misi, akan dilakukan lewat radio, melalui televisi dan lewat cetakan, dengan menggunakan fasilitas yang ada sejauh hal itu dimungkinkan, dan dengan sarana seperti rapat umum dan program untuk menjangkau publik lainnya. Kampanye akan dilakukan dalam bahasa Tetum, Bahasa Indonesia dan bahasa Portegis. Informasi juga akan disediakan lewat Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pusat-pusat informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi orang-orang Timor Timur yang tinggal di luar Wilayah itu.

21. Tim penilai mendapatkan kesediaan di antara penyelenggara media setempat untuk bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengadakan siaran dan fasilitas produksi yang tersedia. Suatu prioritas tinggi akan diberikan untuk menjamin akses kepada gelombang udara pada semua saluran siaran yang tersedia, maupun kepada fasilitas produksi yang ada, lewat suatu pertukaran surat atau persetujuan tertulis lainnya dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas fasilitas tersebut. Untuk menjamin produksi yang cepat dan tanpa hambatan, pertimbangan juga diberikan untuk mendirikan fasilitas radio kecil dan produksi televisi untuk UNAMET.

Situasi keamanan

22. Seperti yang saya kemukakan dalam laporan saya terdahulu, sesuai dengan pasal 3 dari Perjanjian keseluruhan (A/53/951-S/1999/513, lampiran I), Pemerintah Indonesia bertnggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan di Timor Timur untuk menjamin agar konsultasi rakyat dilaksanakan secara jujur dan damai dalam suasana yang bebas dari intimidasi, kekerasan atau campurtangan dari pihak mana pun. Dalam Perjanjian mengenai keamanan (ibid, lampiran III), para penanda-tangan setuju bahwa suatu lingkungan yang aman yang bebas dari kekerasan atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan suatu pemungutan suara yang bebas dan adil di Timor Timur, dan selanjutnya, netralitas mutlak dari Angkatan Bersejata Indonesia (TNI) dan kepolisian Indonesia adalah penting sekali dalam hubungan ini. Dalam laporan saya yang terakhir, saya minta perhatian Dewan Keamanan kepada tingkat ketegangan dan kekerasan politik yang tinggi yang terjadi di Timor Timur dan mengindikasikan unsur-unsur utama yang kiranya perlu berada di tempat untuk memungkinkan saya menetapkan bahwa kondisi yang perlu ada bagi dimulainya tahap operasional dari proses konsultasi.

23. Sekalipun ada jaminan berulang-ulang bahwa langkah-langkah akan diambil oleh para pejabat Indonesia untuk menjamin keamanan di Timor Timur dan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan tidak sah dari milisi bersenjata, dengan menyesal saya memberi tahu Dewan Keamanan bahwa laporan-laporan yang dapat dipercaya terus diterima mengenai kekerasan politik, temasuk intimidasi dan pembunuhan, oleh milisi-milisi bersenjata terhadap orang-orang sipil pro-kemerdekaan tak bersenjata. Saya merasa sangat kuatir untuk mengetahui dari tim penilai bahwa, sebagai akibatnya, situasi di Timor Timur masih sangat tegang dan selalu berubah. Sementara tim berada di Dili, beberapa tembak-menembak terjadi di daerah pinggiran kota, rumah ketua suatu organisasi hak asasi manusia setempat dirusak dan bentrokan terjadi antara milisi pro-integrasi dan pro-kemerdekaan, yang menyebabkan kematian sekurang-kurangnya tiga orang. Tambahan pula, ada indikasi bahwa milisi, yang dipercaya oleh banyak pengamat beropersi dengan persetujuan diam-diam dari unsur-unsur angkatan darat, tidak baru dalam minggu-minggu terakhir ini saja mulai menyerang kelompok-kelompok pro-kemerdekaan, tetapi mulai mengancam para pendukung pro-integrasi yang bersikap moderat juga. Truk-truk yang penuh berisi milisi pro-integrasi dapat berkeliaran dengan bebas di kota-kota dan mendirikan tempat-tempat pemeriksaan di sepanjang jalan tanpa suatu intervensi dari angkatan darat atau polisi. Sekalipun informasi yang akurat tentang milisi tidak tersedia tampaknya dewasa ini kira-kira 24 kelompok semacam itu tersebar di seluruh Wilayah itu. Kebanyakan pemimpin pro-kemerdekaan telah melarikan diri dari Dili atau pergi bersembunyi. Hanya seorang pemimpin dari Dewan Perlawanan Nasional Timor, Leandro Issac, yang telah mencari perlindungan di markas polisi di Dili, tersedia untuk bertemu dengan beberapa anggota tim selama mereka tinggal di Timor Timur.

Komisi Perdamaian dan Stabilitas

24. Komisi Perdamaian dan Stabilitas, yang didirikan tanggal 21 April oleh para wakil pihak-pihak pro-kemerdekaan dan pro-integrasi pemerintah setempat dan komandan polisi dan militer setempat, belum operasional, sekalipun ada seruan dalam Perjanjian tanggal 5 Mei agar komisi itu menjadi opersional tanpa ditnda-tunda lagi. Hal ini disebabkan terutama oleh tidak bisanya para wakil pro-kemerdekaan untuk berpartisipasi secara bebas karena ancaman fisik yang ditimbulkan oleh milisi bersenjata. Di bawah Perjanjian mengenai keamanan, Komisi itu, bersama-sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dipercayai dengan tugas untuk menyusun suatu kode perilaku, yang harus dipatuhi oleh semua pihak, selama kurun waktu sebelum dan sesudah konsultasi, yang menjamin perletakan senjata dan diambilnya langkah-langkah yang perlu untuk mencapai perlucutan senjata. Saya bermaksud melakukan segala usaha untuk memungkinkan para anggota Komisi bertemu dan mulai kerja yang penting ini, dan UNAMET akan membawa pesoalan keamanan dan perlindungan bagi para anggota Komisi dengan kepolisian dan militer setempat. Saya juga akan berusaha untuk menjamin partisipasi sepenuhnya dari Perserikatn Bangsa-Bangsa dalam kerja Komisi. Saya harus menggaris-bawahi arti penting, untuk terpercayanya proses konsultasi, bagi terjaminnya partisipasi bebas dari para wakil semua pandangan politik dalam Komisi dan, lebih luas lagi, dalam perdebatan dan kampanye tentang usul otonomi khusus.

25. Saya menyambut baik dan sangat mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh Uskup Belo, lewat Komisi Perdamaian dan Keadilan, untuk menyelenggarakan pertemuan rekonsiliasi Dare II, yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi di antara berbagai faksi yang ada dalam masyarakat Timor Timur.

Langkah keamanan

Polisi sipil Perserikatan Bangsa-Bangsa

26. Menurut pasal 4 dari Perjanjian mengenai keamanan (A/53/951-S/1999/513, lampiran III), polisi setempat hanya bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban, sekalipun tampak ada sejumlah hambatan yang telah menghalangi polisi setempat, yang sejauh ini sekurang-kurangnya, untuk memikul tanggung jawab itu. Tugas-tugas polisi sipil Perserikatn Bangsa-Bangsa adalah bertindak sebagai penasehat bagi polisi Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya dan, pada saat konsultasi, mengawasi pengawalan surat suara dan kotak suara ke dan dari tempat pemungutan suara. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini, sejumlah sampai 280 orang perwira polisi sipil yang berpengalaman akan dibutuhkan untuk ditempatkan di Dili, delapan kabupaten di mana kantor pemilihan akan didirikan dan 200 pusat pendaftaran/pemungutan suara. Tim pertama, yang terdiri dari staf markas, akan dikirim sekitar pertengahan Juni. Sebagai kepala dari komponen polisi sipil, seorang Komisaris Polisi Sipil akan ditunjuk dari antara Negara Anggota yang memberi sumbangan personil polisi.

27. Saya bermaksud, dengan mengingat pentingnya peranan yang dimainkan oleh angkatan bersenjata Indonesia di Timor Timur, akan menugaskan sejumlah perwira penghubung militer untuk mempertahankan kontak dengan rekan-rekan pengimbangnya dari Indonesia. Ini akan membantu Misi dalam melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan pasal 3 dan 7 dari Perjanjian keseluruhan dan ayat 1 dan 3 dari Perjanjian mengenai keamanan. Saya memeriksa kemungkinan ini dan akan melaporkan kepada Dewan Keamanan segera setelah Konsultasi selesai.

Keamanan personil Perserikatan Bangsa-Bangsa

28. Tim penilai saya disambut dengan baik di Timor Timur. Tetapi mereka mencatat bahwa ada harapan yang tidak realistik mengenai peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa di kalangan rakyat Timor Timur yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. UNAMET akan mengambil sikap yang jelas terhadap aksi-aksi intimidasi dari pihak mana pun. Para pejabat Indonesia akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keamanan personil Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah memberi jaminan kepada Sekretariat dalam masalah itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengadakan hubungan yang erat dengan mereka untuk mendiskusikan tindakan-tindakan khusus, termasuk perlindungan dan, kalau perlu, penarikan personil Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil.

29. Suatu anggaran yang terdiri dari biaya keseluruhan UNAMET, kecuali biaya-biaya yang berhubungan dengan komponen polisi sipil, telah diajukan kepada Majelis Umum dalam dokumen A/C.5/53/61. Saya telah berusaha mendapatkan komitmen kewenangan dari Majelis sehingga operasi dapat berjalan dengan lancar. Perkiraan biaya untuk polisi sipil dan kemungkinan komponen penghubung militer (lihat ayat 27 di atas) akan diajukan dalam waktu singkat. Sebagaimana saya indikasikan dalam laporan terakhir saya kepada Dewan Keamanan, saya telah membentuk suatu Trust Fund untuk Timor Timur, yang telah digunakan untuk memenuhi berbagai biaya yang berhubungan dengan dilancarkannya Misi ini. Saya berterima kasih kepada Negara-negara Anggota yang sudah memberi sumbangan dengan Trust Fund itu.

Kesimpulan dan Rekomendasi

30. Setiap usaha sedang dilakukan untuk menempatkan Misi itu secepat mungkin. Penempatan akan berlangsung secara bertahap dan mau-tidak-mau akan tergantung pada kondisi keamanan di Wilayah itu dan, dengan adanya tantangan-tantangan logistik dan prasarana yang terbatas, pada tersedianya waktu yang tepat, personil yang dibutuhkan dan sumberdaya lainnya.

31. UNAMET juga akan tergantung pada kerjasama sepenuhnya dari Pemerintah Indonesia dan pejabat setempat di Timor Timur. Saya gembira mencatat bahwa sejauh ini kerjasama tersebut telah diberikan dan berguna. Sebagaimana saya indikasikan di atas, UNAMET harus memperoleh hak istimewa dan kekebalan, kebebasan gerak dan komunikasi dan fasilitas-fasilitas lain yang perlu untuk pelaksanaan yang efektif dari tugasnya. Saya akan berusaha untuk mengadakan perjanjian mengenai status misi (status of mission agreement) dengan Pemerintah Indonesia, sesegera mungkin, untuk menjamin kelancaran operasi itu.

32. Saya ingin memperingatkan semua yang peduli dengan arti penting dari langkah-langkah yang diuraikan dalam ayat 6 dari laporan saya terdahulu, yang perlu diambil oleh para pejabat Indonesia untuk menjamin suatu lingkungan yang bebas bagi Konsultasi. Ini mencakup bisa dikendalikannya kelompok-kelompi sipil bersenjata secara ketat dan penangkapan dan penuntutan dengan segera orang-orang yang menghasut atau mengancam untuk menggunakan kekerasan, larangan atas rapat-rapat umum oleh kelompok bersenjata sambil memastikan kebebasan berserikat dan berekspresi dari semua kekuatan politik dan kecenderungan, penempatan kembali pasukan-pasukan militer Indonesia dan pelembagaan segera suatu proses perletakan senjata oleh semua kelompok bersenjata jauh sebelum diadakannya pemungutan suara.

33. Apa pun hasil dari konsultasi rakyat, akan ada kebutuhan mendesak untuk rekonsiliasi antara berbagai faksi yang saling bersaing di wilayah Timor Timur. .Pekerjaan dua Uskup Timor Timur dan lain-lain untuk memajukan dialog dan mewujudkan rekonsiliasi antara pihak pro-kemerdekaan dan pro-integrasi merupakan suatu unsur penting dalam usaha keseluruhan untuk mencapai penyelesaian damai bagi prsoalan Timor Timur.

34. Merupakan harapan saya yang tulus bahwa semua langkah yang perlu akan diambil uyntuk meningkatkan kondisi keamanan di Timor Timur, sehingga proses konsultasi dapat bergerak maju dalam suasana yang aman dan damai. Dengan berlanjutnya kerjasama yang erat dan efektif antara para pejabat Indonesia dan Perserikatn Bangsa-Bangsa, situasi keamanan seharusnya membaik untuk memungkinkan suatu proses konsultasi yang damai dan aman. Untuk tujuan itu, saya juga merekondasikan bahwa setiap usaha harus dilakukan untuk membuat agar Komisi Perdamaian dan Stabilitas dapat bekerja.

35. Saya ingin mengingatkan bahwa, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian mengenai keamanan, saya berseru untuk memastikan, sebelum dimulainya pendaftaran dan berdasarkan evaluasi obyektif dari UNAMET, bahwa ada situasi keamanan yang perlu untuk pelaksanaan damai dari tahap operasional dari proses konsultasi. Saya ingin meyakinkan Dewan Keamanan bahwa saya bermaksud untuk melaksanakan tanggungjawab itu dengan sangat hati-hati.

36. Perjanjian tanggal 5 Mei merupakan suatu kesempatan historis untuk menyelesaikan persoalan Timor Timur. Pemerintah Indonesia dan Portugal dengan adil harus diberi ucapan selamat atas usaha-usaha mereka sejauh ini. Setelah pembentukannya, UNAMET akan berbuat sebaik-baiknya untuk memungkinkan rakyat Timor Timur menyatakan dengan bebas keinginan mereka mengenai masa depan mereka.

37. Akhirnya, saya minta Dewan Keamanan untuk mengesahkan mandat UNAMET dan modalitas untuk pelaksanaan proses konsultasi rakyat. Saya akan melanjutkan laporan kepada Dewan pada selang waktu yang teratur.