LAMPIRAN                                                                                                    Home

KERANGKA KONSTITUSIONAL OTONOMI KHUSUS
BAGI TIMOR TIMUR

BAGIAN SATU
KEWENANGAN MASING-MASING

Bab I
Pemerintah Indonesia (Pusat)


Seksi A : Hubungan Luar Negeri


Pasal 1

Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disebut Pemerintah Pusat, mempunyai tanggung-jawab dan kewenangan atas hubungan luar negeri Daerah Otonomi Khusus (DOK) Timor Timur. Pemerintah Pusat mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Otonomi Khusus Timor Timur (PDOK Timor Timur) untuk memperhatikan pandangan dari PDOK Timor Timur tentang masalah-masalah yang berkaitan secara khusus dengan DOK Timor Timur.

Seksi B: Pertahanan

Pasal 2

Pemerintah Pusat mempunyai tanggung-jawab dan kewenangan atas pertahanan eksternal DOK Timor Timur, sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Untuk tujuan tersebut Tentara Nasional Indonesia (TNI) memelihara kehadiran militer di DOK Timor Timur dalam rangka mempertahankan dan menjamin keamanan eksternal DOK Timor Timur.

Pasal 4

Dalam hal terjadi serangan bersenjata dari luar, atau suatu ancaman nyata akan terjadinya serangan semacam itu, pasukan TNI dapat digelar di luar pangkalannya atau daerah operasinya yang lazim dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seksi C : Kebijakan Ekonomi dan Fiskal

Pasal 5

DOK Timor Timur merupakan bagian dari kesatuan moneter dan pabean Indonesia yang tunduk pada kebijakan moneter dan fiskal nasional serta peraturan perundang-undangan Indonesia, sesuai dengan Persetujuan ini.

Pasal 6

Pemerintah Pusat akan meneruskan bantuannya bagi pembangunan di DOK Timor Timur.

Pasal 7

Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan eksklusif atas perpajakan nasional dan PDOK Timor Timur mempunyai kewenangan eksklusif atas semua perpajakan lokal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Sumber daya alam di DOK Timor Timur, kecuali yang dinilai strategis atau vital menurut hukum nasional, berada di bawah penguasaan PDOK Timor Timur. Dalam pengelolaan semua sumber daya alam, Pemerintah Pusat dan PDOK Timor Timur dapat melakukan kerjasama atau mengadakan usaha bersama.

Pasal 9

Untuk pembangunan dalam arti yang luas, PDOK Timor Timur dapat memanfaatkan bantuan luar negeri yang penyalurannya dilakukan melalui Pemerintah Pusat.

Pasal 10

PDOK Timor Timur dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggarannya dengan persetujuan dari DPRD DOK Timor Timur.


Seksi D : Kelangsungan Hukum Indonesia

Pasal 11

Semua hukum Indonesia yang berlaku pada saat mulai berlakunya Persetujuan ini yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana ditentukan dalam Bab ini, akan tetap berlaku bagi DOK Timor Timur.

Bab II
Pemerintah Daerah Otonomi Khusus Timor Timur

Pasal 12

Semua hal, kecuali yang tercantum pada Bab I Bagian Satu, dan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan relevan lainnya dalam Persetujuan ini, berada di bawah tanggungjawab dan kewenangan PDOK Timor Timur.

Pasal 13

Kewenangan PDOK Timor Timur harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, dan sesuai pula dengan UUD Republik Indonesia.

Pasal 14

PDOK Timor Timur tidak diperbolehkan :
a. Membatasi hak-hak tenaga pekerja yang diakui oleh undang-undang; dan
b. Memberikan pekerjaan atau jabatan hanya kepada orang-orang yang memiliki identitas Timor Timur.


Bab III
Yurisdiksi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Otonomi Khusus Timor Timur

Pasal 15

PDOK Timor Timur mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di DOK Timor Timur kecuali kejahatan yang berkaitan dengan makar dan terorisme, narkotika dan kejahatan-kejahatan internasional lainnya, dimana hukum dan yurisdiksi Indonesia berlaku.


BAGIAN DUA
IDENTITAS (JATIDIRI) TIMOR TIMUR DAN IMIGRASI

Bab I
Definisi

Pasal 16

Setiap orang,
a. yang secara sah berdiam di Timor Timur sebelum atau pada bulan Desember 1975,
b. yang ayah, ibu, kakek atau neneknya secara sah berdiam di Timor Timur sebelum atau pada bulan Desember 1975, atau
c. yang tinggal secara tetap di Timor Timur dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat berlakunya Persetujuan ini, akan dianggap memiliki identitas (jati diri) Timor Timur, terlepas dari kewarganegaraan, dan memiliki hak domisili tetap di DOK Timor Timur.

Bab II
Perolehan Identitas dan Imigrasi

Pasal 17

PDOK Timor Timur memiliki hak-eksklusif untuk menetapkan peraturan dan
prosedur guna memperoleh identitas Timor Timur bagi orang yang tidak memiliki
identitas demikian.

Pasal 18

Pemerintah Pusat mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan pengawasan imigrasi atas kedatangan di dan keberangkatan dari DOK Timor Timur orang-orang yang bukan warga negara Indonesia ataupun yang tidak memiliki identitas Timor Timur, sesuai dengan wewenangnya yang ditentukan di Pasal 1 Persetujuan ini.

Pasal 19

PDOK Timor Timur mempunyai wewenang untuk menerbitkan dokumen-dokumen kepada perorangan untuk menentukan siapa yang memiliki identitas Timor Timur.

Bab III
Simbol Identitas

Pasal 20

DOK Timor Timur dapat memiliki lambang daerahnya sendiri. Bendera nasional Indonesia dan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" harus dikibarkan dan dikumandangan di tempat-tempat dan pada acara-acara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 21

DOK Timor Timur dapat ikut serta dalam acara-acara olahraga dan kebudayaan internasional yang diikuti oleh entitas non-negara lainnya dengan menggunakan namanya sendiri dan dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

BAGIAN TIGA
KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN
DAERAH OTONOMI KHUSUS TIMOR TIMUR

Bab I
Kewenangan dan Kelembagaan Legislatif DOK Timor Timur


Pasal 22

Wewenang legislatif DOK Timor Timur mencakup semua hal yang tidak termasuk dalam yurisdiksi Pemerintah Pusat sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Bab 1 Bagian Satu Wewenang ini termasuk penetapan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial di DOK Timor Timur, masalah kebudayaan dan pendidikan, penetapan bahasa kedua atau bahasa-bahasa lainnya selain bahasa resmi Bahasa Indonesia; pembentukan badan peradilan tingkat pertama sesuai dengan Pasal 40, peraturan mengenai hukum-hukum keluarga dan warisan, dan ketertiban umum, termasuk pembentukan Polisi DOK Timor Timur yang bertanggung jawab
atas penegakan semua peraturan perundang-undangan di DOK Timor Timur berdasarkan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 23

DOK Timor Timur dapat membuat peraturan peraturan daerah yang mengatur atau membatasi pemilikan atas properti orang orang yang tidak mempunyai identitas Timor Timur tanpa melanggar hak-hak yang telah diperoleh secara sah.

Pasal 24

DOK Timor Timur mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu Komisi Pengaduan Tanah, yang anggotanya-anggotanya akan dipilih sesuai dengan tata cara pemilihan hakim di Pasal 42 yang akan memberi saran-saran untuk pengambilan keputusan tentang semua tuntutan mencegah hak atas tanah yang dipersengketakan melalui pengadilan.

Pasal 25
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [ Majelis Legislatif ] DOK Timor Timur

1. Kekuasaan legislatif DOK Timor Timur diberikan dan dilaksanakan oleh sebuah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [ DPRD ] yang dipilih oleh orang-orang yang memiliki identitas Timor Timur sebagaimana ditetapkan di Bagian Dua berdasarkan azas pemilihan yang universal [ universal adult suffage ] Pelaksanaan pemilihan untuk DPRD DOK Timor Timur akan diatur lebih lanjut oleh DOK Timor Timur akan diatur lebih lanjut oleh DOK Timor Timur dan tidak perlu bersamaan waktunya dengan pemilihan umum nasional.

2. Anggota DPRD DOK Timor Timur harus orang yang memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dipilih. Persyaratan ras , etnik, agama, kebangsaan atau lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas seorang anggota DPRD tidak dapat diberlakukan.

3. Para anggota DPRD DOK Timor Timur memiliki kekebalan terhadap tindakan hukum yang berkaitan dengan pernyataan lisan atau tertulis atau tindakan yang berkaitan dengan urusan DPRD, atau pernyataan yang dibuat atau tindakan yang diambil dalam kapasitas mereka sebagai anggota DPRD.


Bab II
Kekuasaan dan Kelembagaan Eksekutif
Pemerintah Daerah Otonomi Khusus Timor Timur

Pasal 26

Kekuasaan eksekutif PDOK Timor Timur dilaksanakan oleh seorang Gubernur yang didampingi oleh sebuah Dewan Penasehat yang anggota-anggotanya diangkat oleh Gubernur atas usul DPRD DOK Timor Timur.

Pasal 27

PDOK Timor Timur mempunyai kewenangan untuk menyusun, memandu dan melaksanakan kebijakan dan program-program serta mengeluarkan keputusan eksekutif dan peraturan-peraturan di dalam ruang lingkup hukum DOK Timor timur. PDOK Timor Timur juga bertanggungjawab untuk menjamin bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di DOK Timor timur dilaksanakan dan ditegakkan secara sungguh-sungguh.

Pasal 28

Gubernur DOK Timor timur yang calon-calonnya terlebih dahulu dikonsultasikan dan disetujui oleh Presiden RI dipilih dengan suara terbanyak oleh anggota-anggota DPRD DOK Timor Timur dan bertanggungjawab kepada DPRD DOK Timor Timur.

Pasal 29

Gubernur terpilih dikukuhkan dalam jabatannya secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia dan dilantik secara resmi dihadapan DPRD.

Pasal 30

Gubernur mengangkat pejabat-pejabat yang akan memimpin dinas-dinas dan badan-badan eksekutif PDOK Timor Timur lainnya.

Pasal 31

PDOK Timor Timur mempunyai tanggungjawab akan pemeliharaan ketertiban umum di DOK Timor Timur dan atas administrasi dan penegakan semua peraturan perundang-undangan di DOK Timor Timur.

Pasal 32

Kepolisian DOK Timor Timur akan diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 33

Kepolisian DOK Timor Timur berada di bawah kekuasaan dan pengawasan PDOK Timor Timur.

Pasal 34

Anggota-anggota kepolisian DOK Timor Timur dipilih tanpa membeda-bedakan latar belakang ras, etnik dan agama.

Pasal 35

Tugas-tugas utama Kepolisian DOK Timor Timur adalah untuk:
a. memelihara ketentraman dan ketertiban di DOK Timor Timur dan
b. memelihara dan menegakkan hukum secara adil dan obyektif.


BAB III
Kekuasaan dan Kelembagaan Peradilan
DOK Timor Timur

Pasal 36

Kekuasaan Peradilan DOK Timor Timur akan diberikan kepada dan dilaksanakan oleh suatu peradilan yang independen.

Pasal 37

Peradilan DOK Timor Timur mempunyai yurisdiksi atas semua masalah perdata, pidana, administrasi, dan masalah lain yang berada dalam kewenangan DOK Timor Timur.

Pasal 38

Dalam setiap perkara perdata dengan persetujuan semua pihak yang terkait dalam perkara tersebut, peradilan dapat menerapkan hukum adat yang berlaku di antara para pihak dan yang diakui oleh peradilan DOK Timor Timur.

Pasal 39

Sistem peradilan DOK Timor Timur terdiri dari beberapa Pengadilan Tingkat Pertama yang dibentuk melalui peraturan-peraturan DOK Timor Timur, satu Pengadilan Tingkat Banding, satu Pengadilan Tingkat Kasasi, dan Penuntut Umum.

Pasal 40
Pengadilan Tingkat pertama

1. Beberapa Pengadilan Tingkat Pertama di DOK Timor Timur akan dibentuk untuk pelaksanaan peradilan. Pengadilan-pengadilan tersebut mempunyai yurisdiksi perdata, pidana, dan administrasi sesuai dengan keperluan untuk menangani pelaksanaan hukum yang berlaku di DOK Timor Timur.

2. Pengadilan Tingkat Pertama akan terdiri dari beberapa hakim yang diperlukan untuk pelaksanaan peradilan yang memadai.

Pasal 41
Pengadilan Tingkat Banding

1. Suatu Pengadilan Tingkat Banding akan dibentuk terdiri dari seorang Ketua dan sejumlah hakim tinggi lainnya sesuai dengan keperluan, yang akan mempunyai yurisdiksi banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Pengadilan Tingkat Banding juga mempunyai yurisdiksi tingkat pertama dan tingkat banding atas semua perkara mengenai penafsiran hukum Indonesia yang berlaku di DOK Timor Timur atau penafsiran terhadap Bagian satu, Lima dan Enam dari Persetujuan ini.

3. Ketua Pengadilan Tingkat Banding diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas usul dari suatu Komisi Peradilan yang Independen, yang akan diangkat sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh DPRD DOK Timor Timur.

Pasal 42

Para hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan hakim Pengadilan Tingkat Banding dipilih oleh Komisi Peradilan.

Pasal 43

Komisi Peradilan juga bertanggungjawab terhadap masalah-masalah penegakkan
disiplin dan masalah lain yang berkaitan dengan kinerja peradilan, seperti yang
ditentukan oleh DPRD DOK Timor Timur.

Pasal 44
Pengadilan Tingkat Kasasi

1. Pengadilan Tingkat Kasasi DOK Timor Timur adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Pengajuan perkara ke tingkat kasasi akan dilakukan atas dasar keputusan Pengadilan Tingkat Banding kepada Mahkamah Agung RI yang merupakan hak para pihak yang berperkara :

a. dalam semua perkara yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku di DOK Timor Timur;

b. dalam semua perkara berkaitan dengan penafsiran Persetujuan ini, dengan ketentuan bahwa Mahkamah Agung RI akan membentuk suatu badan khusus untuk menangani perkara-perkara tersebut yang terdiri dari hakim-hakim mahkamah agung RI dan hakim-hakim agung ad hoc dari pengadilan tingkat banding dari DOK Timor Timur dengan jumlah anggota yang gasal.

3. Pengajuan suatu perkara ke tingkat kasasi atas keputusan Pengadilan Tingkat Banding kepada Mahkamah Agung RI hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pengadilan Tingkat Banding :

a. dalam semua perkara atau masalah mengenai penafsiran peraturan
perundag-undangan DOK Timor Timur;

b. dalam masalah-masalah hukum yang timbul dari perkara-perkara pidana dan
perdata.

Pasal 45

Penuntut Umum diangkat, diberhentikan dan mempunyai kewajiban-kewajiban sesuai dengan peraturan DOK Timor Timur.

BAGIAN EMPAT
PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA
DAN KEBEBASAN DASAR

Pasal 46

Pemerintah Pusat dan PDOK Timor Timur wajib memajukan melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun sebagaimana dituangkan antara lain, dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Deklarasi Wina 1993 tentang Hak-hak Asasi Manusia Hak-hak dan kebebasan dasar tersebut meliputi :

a. kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama;

b. hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi;

c. kebebasan dari penyiksaan, kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, penahanan
ataupun pengasingan;

d. hak untuk didengar secara penuh dan adil oleh suatu badan peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam rangka penentuan hak atau kewajiban sipil apapun atau tuduhan pidana apapun;

e. kebebasan menyatakan pendapat dalam segala bentuknya, kebebasan berserikat, dan kebebasan berkumpul secara damai;

f. hak untuk membentuk partai-partai politik yang bersifat khusus untuk Timor Timur tanpa pembatasan-pembatasan dalam bentuk apapun, asalkan tunduk pada ketentuan Pasal 57;

g. hak untuk turut serta dalam pemerintahan tanpa diskriminasi, melalui pemilihan umum berkala yang bebas, dan hak untuk mendapatkan layanan publik tanpa diskriminasi, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 25;

h. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional Indonesia, termasuk hak untuk memilih dalam pemilihan umum dan untuk dipilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau diangkat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

i. hak untuk menjadi pegawai negeri dan pejabat pemerintahan Indonesia tanpa diskriminasi dengan alasan apapun;

j. kebebasan bergerak di seluruh wilayah Republik Indonesia;

k. hak setiap orang untuk menikmati dan berperan serta dalam kebudayaan masing-masing;

l. hak untuk memiliki harta kekayaan dan untuk tidak dicabut secara sewenang-wenang dari hak kepemilikan;

m. hak atas perlindungan terhadap kehidupan berkeluarga, kehidupan pribadi, tempat tinggal dan surat-menyurat;

n. hak atas pendidikan termasuk setidak-tidaknya hak atas pendidikan dasar secara cuma cuma untuk semua orang;

o. hak untuk menikmati kehidupan yang layak, sesuai dengan sumber-sumber dan kemampuan yang tersedia;

p. hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dan sederajat di bidang kehidupan politik, kemasyarakatan, ekonomi, sosial, dan budaya;

q. hak-hak anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, sebagaimana termaktub dalam Konvesi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-bangsa.

BAGIAN LIMA
HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN PDOK TIMOR TIMUR

Pasal 47

Pemerintah Pusat akan mempertimbangkan pendapat PDOK Timor Timur dalam pembuatan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan-kebijakan dalam kewenangan Pemerintah Pusat yang dapat berakibat langsung terhadap DOK Timor Timur.

Pasal 48

Dalam melaksanakan peraturan perundangan-undangan atau kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang berlaku di DOK Timor Timur sebagaimana termaktub dalam Bab I Bagian Satu. PDOK Timor Timur akan berkoordinasi dengan kantor-kantor Pemerintah Pusat yang terkait.

Pasal 49

Pemerintah Pusat akan menunjuk seorang pejabat senior, yang akan tinggal di Dili untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di DOK Timor Timur dan untuk mengkoordinasikan serta mengawasi pejabat-pejabat Pemerintah Pusat di DOK Timor Timur sesuai keperluan untuk membantu PDOK TimorTimur melaksanakan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan-kebijakan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana termaktub dalam Bab I Bagian Satu dan untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam Pasal 50 dibawah ini.

Pasal 50

Pemerintah Pusat dengan PDOK Timor Timur dapat membentuk badan-badan ataupun pengaturan lainnya untuk memperlancar konsultasi, kerja sama dan koordinasi dalam penanganan masalah-masalah seperti masalah kepolisian, pariwisata, transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan.

Pasal 51

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Kepolisian DOK Timor Timur akan berkonsultasi dan bekerjasama dengan pihak Pemerintah Pusat yang terkait berkenaan dengan penegakan hukum nasional Indonesia di DOK Timor Timur.

Pasal 52

Kepolisian DOK Timor Timur akan mengambil tindakan yang diperlukan atas permintaan Kepolisian Republik Indonesia, untuk menangkap orang-orang di DOK Timor Timur yang dituduh melakukan tindak kejahatan di luar DOK Timor Timur.

Pasal 53

Kepolisian Republik Indonesia akan mengambil tindakan yang diperlukan, bekerjasama dengan Kepolisian DOK Timor Timur, untuk menangkap orang-orang di luar DOK Timor Timur yang dituduh melakukan tindak kejahatan di DOK Timor Timur.

Pasal 54

Dalam hal-hal yang luar biasa Kepolisian Republik Indonesia akan membantu Kepolisian DOK Timor Timur dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

BAGIAN ENAM
HUBUNGAN ANTARA PDOK TIMOR TIMUR
DAN BADAN-BADAN LAINNYA

Pasal 55

Tanpa mengurangi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Pusat, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1.

a. PDOK Timor Timur dapat dengan persetujuan Pemerintah Pusat membuat persetujuan-persetujuan dan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan sosial kebudayaan, perdagangan, lingkungan hidup, perhubungan, ilmiah, teknik, pariwisata dan olah raga dengan pemerintah daerah / kota di luar negeri dan organisasi-organisasi internasional;

b. PDOK Timor Timur dapat mengusahakan dan menerima bantuan pembangunan internasional dengan persetujuan Pemerintah Pusat; dan

c. pemerintah negara-negara asing atas persetujuan Pemerintah Pusat dapat membuka kantor perwakilan non-diplomatik di DOK Timor Timur.

BAGIAN TUJUH
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Pasal 56

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewenangan untuk memantau dan memverifikasi pelaksanaan Persetujuan ini. Kewenangan ini mencakup pemantauan pemilihan anggota-anggota DPRD DOK Timor Timur dan memverifikasi bahwa pemilihan itu dilaksanakan secara bebas dan adil. Untuk maksud tersebut, Sekretaris Jendral PBB dapat membuka kantor-kantor yang dianggap perlu di DOK Timor Timur yang akan menjalankan tugasnya dalam jangka waktu tertentu yang akan disepakati bersama antara
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pemerintah Indonesia.

BAGIAN DELAPAN
KETENTUAN UMUM

Pasal 57

Otonomi khusus bagi Timor Timur sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan ini diberikan dalam kerangka UUD Republik Indonesia.


BAGIAN SEMBILAN
PERATURAN POKOK DOK TIMOR TIMUR

Pasal 58

DOK Timor Timur akan diatur oleh suatu peraturan pokok [basic law] Timor Timur yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.


BAGIAN SEPULUH
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Ketentuan-ketentuan berikut akan berlaku dalam kurun waktu antara mulai berlakunya Persetujuan ini hingga pemilihan dan mulai berfungsinya DPRD Timor Timur dan PDOK Timor Timur :

a. suatu Dewan Peralihan yang secara luas bersifat represintatif akan dibentuk, terdiri dari tidak lebih dari 25 orang yang memiliki identitas Timor Timur yang anggotanya akan diangkat oleh Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan berkonsultasi dengan perorangan-perorangan dan kelompok yang relevan di DOK Timor Timur dan dengan Pemerintah Indonesia;

b. Dewan Peralihan dapat membuat peraturan-peraturan mengenai pemilihan DPRD yang pertama kali dan mengenai hal hal yang disepakati oleh pihak- pihak pada Persetujuan ini sesuai dengan Undang Undang yang berlaku, dengan tetap mempertahankan kelancaran fungsi-fungsi pemerintahan umum, pelayanan masyarakat dan ketertiban;

c. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Indonesia dan Dewan Peralihan akan berkonsultasi untuk menjamin pelaksanaan persetujuan ini secara efektif serta suatu proses peralihan pemerintahan di DOK Timor Timur yang lancar dan aman;

d. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Indonesia dan Dewan Peralihan akan menbentuk suatu kelompok kerja guna membahas pengaturan-pengaturan peralihan tentang keamanan.