Hasil Kongres I Biti Boot Timoris


Komposisi Pengurus UNTAS


Pernyataan Politik Kongres I Biti Boot Timoris


 Tawaran Otonomi Khusus Bagi Timor Timur.


 

PERNYAAN PERS

PEMILU TIMOR TIMUR BATAL DEMI HUKUM KARENA BERTENTANGAN DENGAN RESOLUSI PBB 1514 DAN 1541 TENTANG "SELF DETERMINATION"

 Sehuungan dengan akan diadakannya pemilihan umum di Timor Timur pada tanggal 30 agustus 2001 dan mengingat Timor Timur hingga saat ini masi "Non-Selft Governing Territory" (Wilayah Belum Berpemerintahan), maka kami pendukung Integrasi dengan ini menyatakan pernyataan sebagai berikut :

1. Kemerdekaan Timor Timur harus merujuk pada ketentuan Charter PBB tentang pengalihan status dari "Non-Self Governing Territory" menjadi  "Self-Governing Territory" sebagaimana diatur dalam :

a. Pasal 73 s/d 74 Bab IX tentang Declaration Regarding Non-self Governing Territories";

b. Pasal 75 s/d 85 Bab XII tentang "International Trusteeship System";

c. Pasal 86 s/d 91 tentang "TrusteeshipCouncil".

 

2. Kemerdekaan Timor Timur harus di dasarkan pada resolusi PBB Nomor 1514 dan 1541 tahun 1960 tentang proses "Delf  Determination" (Penentuan Nasib Sendiri) untuk memilih tiga opsi yaitu : Merdeka, Integrasi atau Peleburan ke dalam satu negara berdaulat, karena proses ini belum pernah dilakukan sejarah dekolonisasi Timor Timur dan Jajak Pendapat Timor Timur 1999, bukan untuk menentukan  status hukum wilayah Timor Timur, melainkan menetukan pilihan "MEMILIH" atau "MENOLAK OTONOMI".

 

3. Status Timor Timur harus dikembalikan ke posisi sebelum tanggal 17 juli 1976 berdasarkan kesepakatan 5 Mei 1999 dan Sekretaris Jenderal PBB, Tuan Kofi Annan harus menjelaskan kepada kelompok pro-integrasi Timor Timur tentang maksud, dan tujuan dan jiwa pasal 6 Kesepakatan 5 Mei 1999 dan implementasinya.

 

4. Walaupun Pemerintah RI mengakui dan mendukung segala proses politik di Timor Timur di bawah Pemerintahan Transisi UNTAET namun warga Timor Timur pro-Integrasi tetap berpendirian bahwa "Persoalan antara orang Timor Timur belum selesai secara adil dan menyeluruh" sehingga perjuangan dari generasi ke generasi akan terus dilanjutkan demi tegaknya resolusi-resolusi PBB yang menyangkut "Self Determinatios"  dan perlu "kebenaran Sejarah" tentang lepasnya Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi oleh sebuah konspirasi imperialisme Barat.

 

5. PBB harus tertap dituntut ke Mahkamah Internasional karena telah melanggar Piagam PBB, Resolusi PBB 1514 dan 1541 tahun 1960, Kesepakatan 5 Mei 1999 dan hak sipil kelompok Integrasi Timor Timur.

 

6. PBB harus bertanggungjawab atas nasib pengungsi Timor Timur secara keseluruhan karena kelalaiannya dalam memaksakan pelaksanaan Jajak Pendapat sebelum adanya suatu rekonsiliasi total bagi rakyat Timor Timur akibat meletusnya perang saudara pada tahun 1975 dan sekaligus melakukan suatu Jajak Pendapat yang penuh dengan kecurangan hanya untuk memenuhi hegemoni imperialis Barat.

 

7. Mandat UNTAET berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB No.1272  (1999) tanggal 25 Oktober  1999 sudah memenuhi jiwa ketentuan Piagam PBB pasal 73 s/d 91 mengenai "Declaration Regarding Non-Self Governing Territories" yaitu "to assist establishment of conditios for sustainable development",  namun pelaksanaanya bertolak belakang dari jiwa mandat UNTAET ini, karena UNTAET tidak berfokus pada penyiapan pembangunan yang stabil di Timor Timur menuju pemerintahan sendiri, melainkan ingin dengan buru-buru segera meninggalkan Timor Timur dalam keadaan yang tidak menentu, secara politik dan ekonomi hanya karena PBB tidak mempunyai dana yang cukup untuk mempertahankan kekuasaannya di Timor Timur.

 

8. Mendukung usulan Pemerintah Prancis agar Portugal dan Slandia Baru mengambil alih tanggungjawab PBB untuk 30 tahun dalam rangka stabilitas keamanan, politik dan rekonstruksi setelah UNTAET meninggalkan Timor Timur karena anggaran untuk Pemerintahan Transisi UNTAET adalah sumbangan anggota PBB yang seharusnya hanya digunakan untuk kondisi yang darurat.

 

Kupang, 29 Agustuas 2001

DPP UNI TIMOR ASWAIN

               TTD

Florencio Mario Vieira,SE.,MPM

Juru Bicara

 

Buletin UNTAS

Edisi Pertama

Edisi Kedua

Edisi Ketiga

Edisi Keempat


Aretikel

Registrasi Pengungsi Timor Timur.

Oleh Hukman Reni

"Komoditi" Itu Bernama Pengungsi Timor Timur

Oleh Hukman Reni

Pemulangan Paksa Warga RI Asal Timor- Timur

Oleh: Basilio Dias Araujo