Kembali Ke Halam Depan

 

Pemulangan Paksa Warga Negara RI

Asal Timor Timur Keluar Wilayah RI :

Sebuah Telahaan

Oleh: Basilio Dias Araujo

Ketua Asosiasi Korban Kelalaian PBB

 

Memperhatikan pernyataan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tentang pemulangan pengungsi asal Timor Timur dan rencana pengosongan dengan segera semua tempat pengungsi, sebagaimana disiarkan secara luas melalui jaringa televisi Nasional dan Internasional dan dimuat pada beberapa Harian Nasional pada tanggal 01 Agustus 2000 dan Hasil Rapat Interdep tanggal 14 Agustus 2000 sebagaimana dimuat pada Harian The Jakarta Post tanggal 15 Agustus 2000, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:              

 

A.     Hak Pengungsi Timor Timur sebagai Warga Negara Republik Indonesia. 

Memperhatikan pasal 3 dan 4 Tap MPR No. V tahun 1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur, hal-hal yang menyangkut penghargaan dan hak-hak yang pernah diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada rakyat Timor Timur sesuai hukum nasional masih tetap dipertahankan atau dilindungi. 

Jiwa dari kedua pasal di atas kiranya secara otomatis termasuk hak dan penghargaan sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Rakyat Timor Timur sebagaimana dapat dibuktikan dengan pemberian Kartu Tanda Penduduk yang sampai saat ini belum dicabut (termasuk mereka yang sudah memilih kembali ke Timor Timur). 

Dengan berpegang pada kedua pasal di atas dan jiwa yang terkandung didalamnya, maka sangat tidak tepat bagi seorang Warga Negara Indonesia untuk "mengusir" Warga Negara Indonesia lain keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia tanpa ada persetujuan dari rakyat wilayah itu atau wakil dari rakyat wilayah itu (MPR). 

Dengan demikian, maka pernyataan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk segera memulangkan pengungsi eks Timor Timur ke Timor Leste yang nota bene bukan lagi merupakan salah satu bagian dari Wilayah Republik Indonesia, dapat diartikan sebagai "mengusir" Warga Negara sendiri keluar dari wilayahnya - RI. Keputusan ini sangat tidak logis selama Tap MPR No. V/1999 masih ada dan Presiden Republik Indonesia beluam "mengambil langkah-langkah hukum yang berkenan dengan kewarganegaraan warga Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, beserta segala hak yang melekat pada status itu" sesuai ayat 2, pasal 5 Tap MPR No. V/1999. 

 

B.    Latar belakang masalah pengungsi yang harus diperhatikan 

1.         Pengungsian ini terjadi bukan atas kehendak rakyat Timor Timur, akan tetapi atas kegagalan diplomasi Luar Negeri RI yang kalah terhadap tuntutan Portugal untuk melakukan referendum di Timor Timur untuk memenuhi proses dekolonisasi Portugal atas bekas jajahannya - Timor Portugis. 

2.         Pengungsian ini juga terjadi karena keputusan politik inkonstitusional Presiden Habibie yang menawarkan dua opsi tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi dan meminta persetujuan MPR RI dan rakyat Timor Timur. 

3.         Sebagai akibat dari butir B.1, dan B.2, rakyat Timor Timur, terpaksa harus menjadi korban politik atas suatu keputusan yang hanya dilakukan antara Indonesia-Portugal-PBB, yang nota bene, ketiga pihak ini hanya mempunyai kepentingan untuk mencuci tangan atas masalah Timor Timur tanpa memikirkan konsekwensi politik yang dapat dialami oleh rakyat kecil yang tidak ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. 

4.         Pengungsi Timor Timur secara historis (kembali ke perang Saudara pada tahun 1975) tidak bisa diperlakukan sama dengan pengungsi lain yang berasal dari Ambon, Kalimantan, Aceh, Poso dan lain-lain. 

5.         Pengungsi Timor Timur bukan baru kali ini mengungsi ke Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) akan tetapi pada tahun 1975 rakyat sipil Timor Timur yang pro integrasi dan yang non partai sudah mengungsi ke NTT akibat ulah Fretilin yang membantai hampir ± 10.000 (sepuluh ribu) tokoh pro integrasi secara arbirter di beberapa lokasi di Timor Timur seperti di Eks Kabupaten Aileu terdapat 3 (tiga) kuburan masal masing-masing berisi kira-kira 500 s/d 1000 orang, di Eks Kabupaten Manufahi sebuah gedung Sekolah Dasar yang dijadikan penjara bagi para leader pro integrasi diledakkan dengan granat dan hampir semua tawanan pro integrasi tewas. Para leader politik pro integrasi yang tidak dibunuh di Aileu, Maubisse dan Manufahi dihabisi satu per satu selama di hutan dari tahun 1975 s/d 1980-an. 

6.         Karena perlakuan Fretilin pada point B.5, maka pada tahun itu terjadi pengungsian besar-besaran sekitar 60.000 orang Timor Timur mengungsi ke Wilayah Timor Barat dengan berjalan kaki karena pada waktu itu belum ada fasilitas jalan yang memadai yang menghubungkan Timor Portugis dengan Timor Indonesia. 

7.         Dari jumlah 60.000 pengungsi di atas, tidak semuanya kembali ke Timor Timur setelah keadaan aman selama 1976 s/d 1999. Sekitar 30.000 orang tetap tinggal di pengasingan. Sebagian tetap menetap di Wilayah NTT. Sebagian memilih ke Australia, Macau dan Portugal. 

8.         Memperhatikan butir B.7, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua pengungsi itu memilih pulang ke Timor Timur setelah keadaan aman. Apalagi orang tua atau sanak saudara mereka dibantai Fretilin pada tahun 1975 secara keji dan justru sekarang kelompok pembunuh itu kembali berkuasa. 

9.         Kelompok pro integrasi yang memilih tinggal di Indonesia mempunyai alasan kuat untuk menetap di Wilayah Indonesia karena mereka masih menganggap diri sebagai Warga Negara RI dan hak mereka masih tetap dijamin oleh Tap MPR No. V/1999. 

 

C.  Alasan mengapa sisa pengungsi yang mendiami tempat pengungsi tidak mau pulang.

1.         Jumlah pengungsi Timor Timur yang sekarang mendiami kamp-kamp pengugsi, sebenarnya terdiri dari masyarakat pendukung integrasi yang murni yang setia kepada Merah Putih. Kemungkinan besar kelompok pengungsi ini tidak akan kembali ke Timor Timur walaupun dipaksa dengan todongan senjata kecuali kembali ke Timor Timur dengan Bendera Merah Putih. 

2.          Komposisi kelompok pengungsi pendukung murni integrasi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

a.         PNS, TNI, POLRI, dan keluarganya berjumlah ± 10.000 (sepuluh ribu KK).

b.         Anggota Pamswakarsa (yang dikenal dengan nama milisi) beserta keluarganya berjumlah ± 20.000 KK.

c.         Khusus anggota “milisi”, sebelum jajak pendapat berjumlah ± 54.000 anggota.

d.         Apabila jumlah 30.000 KK dikali dengan 5 orang jiwa per KK, maka angka keseluruhan yang diperoleh adalah 150.000 jiwa. Data Harian Media Indonesia   tanggal  22   Juni   2000    menunjukkan  bahwa  masih  ada ± 147.000 pengungsi Timor Timur yang tetap tinggal di tempat-tempat pengungsian yang tersebar di seluruh Indonesia. 

 

D.  Kesan pengungsi terhadap Pemerintah Republik Indonesia 

Memperhatikan latar belakang historis pengungsi Timor Timur seperti di atas, khususnya butir B.5, dan B.6, dan komposisi pengungsi sebagaimana digambarkan pada point 4 di atas, maka dapat dikatakan bahwa upaya pemaksaan/pengusiran ini tidak akan membuahkan hasil. Bahkan tindakan pemaksaan dan pengusiran ini dapat diartikan seolah-olah : 

1.         Pemerintah RI berusaha menggiring pengungsi pro integrasi menuju jurang pembantaian, yang telah ditunggu oleh kelompok Fretilin.

2.         Pemerintah RI dengan sengaja mau mencerai-beraikan keluarga inti dari anggota PNS, TNI, POLRI, dan milisi yang memilih tetap tinggal di Indonesia.

3.         Pihak Eksekutif tidak mengindahkan Tap MPR No. V/1999.

4.         Pemerintah RI dengan sengaja mau  menghilangkan beban yang ditimbulkan pengungsi Timor Timur dengan cara mencari penyelesaian melalui jalan pintas yaitu mekasa atau mengusir pengungsi pulang agar beban itu dapat dialihkan kepada UNTAET tanpa memperhitungkan risiko lenyapnya nyawa para leader politik dan rakyat pendukung integrasi untuk yang kedua kalinya setelah pembantaian 1975.

  

E.  Alternatif penyelesaian masalah pengungsi 

Untuk lebih terhormat Pemerinth RI menyelesaiakan beban pengungsi,  dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 

1.         Penyelesaian secara halus - pengungsi pulang sebagai Warga Negara Timor Leste yang perlu perlindungan khusus. 

a.     Pemerintah RI merundingkan dengan UNTAET agar membangun suatu kamp pengungsi baru di Wilayah Timor Timur untuk memindahkan pengungsi Timor Timur yang sekarang masih ada di NTT.

b.     Harus ada perjanjian antara RI dan UNTAET agar Lokasi Pengungsi yang disepakati dikelola oleh tokoh-tokoh yang ditunjuk oleh pengungsi sendiri sebagai Camp Manager.

c.      UNTAET dan Badan Dunia atau LSM tidak diperkenankan membuat suatu kegiatan atau melaksanakan suatu program di kamp pengungsi tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan camp manager untuk menghindari eksploitasi politik. 

2.         Penyelesaian secara halus - pengungsi pulang, namun tetap mempertahankan kewarganegaraannya sebagai Warga Negara RI. 

a.     Pemerintah RI merundingkan dengan UNTAET agar para pengungsi Timor Timur dapat pulang dan diterima sebagai Warga Negara RI.

b.     Pemerintah RI merundingkan dengan UNTAET agar menjamin keamanan orang Timor Timur yang pulang ke Timor Leste dengan tetap mempertahankan identitasnya sebagai Warga Negara RI.

c.      Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia (KUKRI) harus siap menangani dokumentasi para pengungsi dan merundingkan dengan UNTAET tentang jenis-jenis jaminan yang perlu diberikan UNTAET kepada Warga Negara RI yang mau menetap di Timor Leste 

3.         Penyelesaian secara ekstrim 

a.     Mencabut hak kewarganegaraan masyarakat pengungsi eks Timor Timur.

b.     Nyatakan Pengungsi Timor Timur yang tetap tinggal di Wilayah Indonesia sebagai “Stateless Citizen”.

c.      Minta atau mengarahkan Pengungsi Timor Timur untuk menunjuk sebuah atau beberapa negara atau suatu Badan Dunia seperti “The Iternational Red Cross” atau UNHCR sebagai “Protecting Power” sesuai pasal 5 dari konvensi Jenewa tahun 1949 tantang “Protection of Victims of International Armed Conflicts (protocol I) (hal. 3).

d.     Meminta atau mengarahkan para pengungsi Timor Timur untuk meminta suaka politik kepada pemerintah RI atau perwakilan Negara lain atau badan PBB di Indonesia. 

 

F.   Konsekuensi yang dapat dihadapi Pemerintah Indonesia 

Kecuali  point E.2, dengan mengambil sikap seperti pada point E.1 dan E.3. maka Pemerintah Indonesia secara tidak  langsung dapat dianggap mengakui tuduhan-tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada Indonesia, seperti :

a.     Menginvasi Timor Timur.

b.     Selama ini perang yang terjadi di Timor Timur memang adalah antara rakyat Timor Timur dan Indonesia sebagai “Occupying Power” sesuai tuntutan Portugal dan opini dunia yang telah terbentuk tentang hal ini.

c.      Pengungsi yang ada di NTT sengaja ditawan oleh Indonesia untuk membuktikan bahwa memang ada rakyat Timor Timur yang pro Indonesia.

d.     Mengaku bahwa sebagai “The Occupying Power” Indonesia telah membumihanguskan Timor Timur.

e.     Indonesia harus membayar pampasan perang terhadap segala kerugian yang ditimbulkan Indonesia selama “masa invasi” dan pasca jajak pendapat. 

1.             Kesimpulan 

Dari isi pernyataaan Menteri Luar Negeri dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah RI sudah kewalahan mengurus pengungsi Timor Timur dan oleh karenanya harus segera “Get Rid of It” (mencuci tangan) atas masalah ini. 

1.         Telaahan 

Apabila Menteri Luar Negeri memang bermaksud meminta agar pengungsi Timor Timur segera pulang dan kosongkan tempat pengungsi, maka Menlu akan melanggar Tap MPR No. V/1999 atau mengulang “blunder politik” yang pernah dilakukan Presiden Habibie dalam pemberian dua opsi tanpa konsultasi dan meminta persetujuan MPR RI. 

2.         Saran

a.     Apabila Pemerintah RI memang tidak menghendaki lagi kehadiran pengungsi Timor Timur di Wilayah RI, maka untuk menunjukan itikad baik Pemerintah RI terhadap pengungsi Timor Timur, sebaiknya :

i.              Pemerintah RI mengarahkan pengungsi Timor Timur untuk menunjuk suatu Negara atau Badan PBB atau Palang Merah Internasional untuk bertindak sebagai “Protecting Power”.

ii.            Mengarahkan untuk meminta suaka politik kepada RI atau kepada perwakilan negara lain di Indonesia.

iii.          Sebaiknya Pemerintah meminta persetujuan MPR untuk segera meninjau kembali Tap MPR No. V/1999 dan sesuaikan dengan kemauan riil Pemerintah Indonesia.

b.     Apabila Pemerintah RI masih tetap konsisten dengan Tap MPR No. V/1999, maka sebaiknya : 

i.              Segera percepat proses relokasi pengungsi dari tempat sekarang ke tempat lain yang jauh dari daerah perbatasan.

ii.             Segera percepat program Transmigrasi.

iii.          Segera pelajari kemungkinan pemindahan seluruh pengungsi Timor Timur ke suatu pulau yang berdekatan dengan pulau Timor, misalnya di pulau Wetar.

Demikian Telahaan ini dibuat sebagai pertimbangan masukan bagi penentu kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang tepat bagi masalah pengungsi Timor Timur yang menurut TAP MPR No. V/1999 masih diakui sebagai Warga Negara Republik Indoneisa.