Hasil Kongres I Biti Boot Timoris


Komposisi Pengurus UNTAS


Pernyataan Politik Kongres I Biti Boot Timoris


 Tawaran Otonomi Khusus Bagi Timor Timur.


 

 Kamis, 30 Agustus 2001, 23:02 WIB
Siapa Pun Memimpin Timtim Tetap Perlukan RI

Jakarta, Kamis

Presiden Partai Nasionalis Timor (PNT), Abilio Araujo, mengatakan, bahwa Timor Lorosae tetap membutuhkan Indonesia, terlepas dari siapa pun yang akan menjadi pimpinan negaranya.

"Baik Xanana Gusmao ataupun Fransisco Xavier do Amaral yang
terpilih sebagai presiden pertama Timor Lorosae, tetap membutuhkan Indonesia," katanya dalam dialog khusus dengan wartawan Antara di Jakarta, Kamis malam.

Xanana yang dimaksud oleh Abilio adalah mantan Presiden Dewan
Nasional Perlawanan Timtim (CNRT), dan Fransisco Amaral termasuk
pendiri maupun Presiden Fretilin yang pertama di tahun 1975.

Dalam pandangan Abilio, kedua calon presiden di bekas provinsi
Indonesia itu pun tampaknya menyadari pentingnya pemberian amnesti umum kepada semua pelaku kejahatan kemanusiaan sejak 1975 hingga 1999 sebagai satu keharusan untuk melapangkan jalan menuju rekonsiliasi nasional.

"Selain itu, baik Xanana maupun Ramos Horta pun telah menyetujui
perlunya amnesti umum ini," katanya. Ramos Horta adalah peraih Nobel Perdamaian, dan kini selaku Menlu pilihan Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor (UNTAET).

Menurut Araujo, yang tiba di ibukota RI seusai mengikuti Pemilu
pertama Timtim yang diikuti 16 partai politik dengan sekitar 400
ribu pemilih itu, tanda-tanda tetap pentingnya Indonesia bagi
wilayah tersebut tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari rakyat di sana.

Mantan presiden Fretilin itu mengatakan, banyak produk kebutuhan
pokok, seperti makanan dan pakaian jadi, asal Indonesia dipasarkan di Timor Lorosae walaupun wilayah tersebut telah lepas dari RI sejak Oktober 1999.

Dalam dialog santai yang berlangsung sekitar dua jam itu, Araujo
yang mengaku mendanai sendiri partai yang didirikannya pada 15 Juli 1999 itu juga menyinggung banyak hal berkaitan dengan masa depan Timor Lorosae.

Doktor ekonomi yang kini berumur 51 tahun tersebut mengatakan,
sumber anggaran negara Timor Lorosae tampaknya bertumpu pada
perolehan hasil minyak yang baru bisa dinikmati mulai tahun 2005.

"Menurut UNTAET, Timor Lorosae akan mendapatkan 250 juta hingga
500 juta dolar AS dari sektor minyak dan gas bumi ini setahun, namun baru bisa dinikmati mulai 2005 hingga 2024," katanya.

Minyak habis

Dengan kata lain, menurut dia, cadangan minyak di celah Timor
yang menjadi andalan wilayah bekas jajahan Portugal yang sempat
berintegrasi ke dalam RI selama 23 tahun (1976-1999) itu akan habis dalam waktu 20 tahun.

"Kurun waktu tiga tahun ke depan, yakni 2002-2005, adalah masa
kritis yang akan menentukan nasib Timor Lorosae. Kami tampaknya
membutuhkan utang luar negeri," ujarnya.

Ia menimpali, "Saya berfikir, anggaran negara Timtim sebaiknya
hanya senilai 150 juta dolar AS per tahun sehingga sisa uang hasil minyak itu dapat diinvestasikan di berbagai sektor yang dinilai strategis, seperti pembudidayaan kayu cendana," katanya.

Berkaitan dengan masa tiga tahun yang kritis itu, Araujo yang
dikenal berbagai kalangan di Jakarta sebagai mantan Presiden
Fretilin berfikiran modern dan pro-otonomi itu meminta masyarakat
internasional, khususnya Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan
Inggris agar "tidak membiarkan Timtim menderita".

"Masyarakat internasional dari negara-negara ini harus tetap
peduli, sebagai bagian dari tanggungjawab mereka terhadap masa depan Timor Lorosae pasca-penentuan pendapat 30 Agustus 1999," katanya menegaskan.

"Mungkin bisa saja kami membutuhkan 'consultative group on East
Timor' seperti 'consultative group on Indonesia' (CGI). Selama ini 'East Timor Donor Meeting' lebih memfokuskan kepentingan operasional UNTAET," ujarnya.

Araujo juga menyinggung tentang lima program partainya, yakni
mendukung negara pro-demokrasi, mempertahankan bendera nasional
dengan warna bendera Republik Demokrasi Timtim, mendukung pemberian amnesti umum bagi seluruh pelaku kejahatan (periode 1975-1999), serta menolak segala bentuk kekerasan dan senantiasa mendukung kedamaian untuk pembangunan.

Menjawab pertanyaan tentang bahasa resmi Timtim, ia mengatakan, partainya merupakan satu-satunya pihak yang secara konsisten mengkampanyekan pentingnya mempertahankan bahasa Indonesia dan menjadikannya satu dari dua bahasa resmi Timor Lorosae, selain
bahasa Portugis.

"Kami sangat tidak menyetujui kebijakan CNRT (Dewan Perlawanan
Nasional Timtim) yang mengadopsi bahasa Portugis sebagai
satu-satunya bahasa resmi di sana, karena sebagian besar generasi
muda Timor Lorosae lebih menguasai bahasa Indonesia," katanya.

Ia menceritakan bagaimana ia merisaukan kemungkinan terjadinya
"kemandegan birokrasi" akibat dipaksakannya bahasa Portugal menjadi satu-satunya bahasa resmi negara, mengingat sangat sedikit dari rakyat Timtim yang kini memahami bahasa bekas penjajahnya itu.

Ia menambahkan, bahasa Tetun harus tetap mendapatkan perhatian
serius pemerintahan negara merdeka Timor Lorosae yang mungkin baru terbentuk enam bulan kemudian setelah pemilu perdana pada 30 Agustus 2001.

Rakyat Timtim di bawah naungan UNTAET mengadakan pemilu
perdananya untuk menyiapkan terbentuknya negara dan pemerintahan
baru sekaligus perangkat simbol kenegaraan maupun pemerintahannya, setelah melepaskan integrasi dari RI periode 1976-1999, dan dijajah Portugal sejak 1512 hingga ditinggalkan begitu saja di tahun 1975.(Ant/jy)

Buletin UNTAS

Edisi Pertama

Edisi Kedua

Edisi Ketiga

Edisi Keempat


Aretikel

Registrasi Pengungsi Timor Timur.

Oleh Hukman Reni

"Komoditi" Itu Bernama Pengungsi Timor Timur

Oleh Hukman Reni

Pemulangan Paksa Warga RI Asal Timor- Timur

Oleh: Basilio Dias Araujo