Hasil Kongres I Biti Boot Timoris


Visi Misi dan Program UNTAS


Komposisi Pengurus UNTAS


Pernyataan Sikap Dasar


Pernyataan Politik Kongres I Biti Boot Timoris


Landasan Sejarah

Sekilas Melihat


 Tawaran Otonomi Khusus Bagi Timor Timur.


 

Registrasi Pengungsi Timor Timur

MENGHITUNG ATAU MAU MENGUSIR

Oleh: Hukman Reni  

Salah satu isu Timor Timur yang kini marak dibicarakan adalah soal registrasi pengungsi Timor Timur. Kegiatan hitung-menghitung ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei mandatang dengan biaya yang amat besar.

Tetapi siapakah pengungsi Timor Timur itu? Kriteria (bukan definisi) apa yang dipakai untuk menentukan seseorang itu pengungsi Timor Timur atau bukan? Hal ini perlu dirumuskan lebih awal mengingat pengungsi Timor Timur bukan saja orang Tetum, tetapi termasuk juga orang yang berasal dari pulau lainnya di nusantara yang menjadi korban politik Timor Timur. Mereka ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan menetap di tempat-tempat penampungan dan juga di perkampungan umum. Dalam kaitan itu, perlu pula dipersoalkan bahwa apakah hal serupa (registrasi) juga dilakukan di propinsi lain? Kalau tidak, tentu patut dipertanyakan rasa keadilan dan niat baik pelaksanaan regitrasi tersebut. Bahkan bisa dipersoalkan validitas data pengungsi yang dihasilkan dari registrasi tersebut.

Dalam buku Konsep Pelaksanaan Registrasi Pengungsi Ex Timor Timur yang diterbitkan Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk, tanggal 30 Nopember 2000 disebutkan bahwa, pelaksanaan registrasi pengungsi ex Timor Timur dimaksudkan untuk memperoleh data dan arah minat pengungsi dengan memberi opsi kembali ke Timor Timur atau menetap di Indonesia.

Untuk setiap opsi yang dipilih harus sudah disepakati bentuk perlakuan yang akan diperoleh para pengungsi. Umpamanya, pilihannya kembali ke Timor Timur, maka pengungsi akan diupayakan memperoleh jaminan dari UNTAET dan CNRT berupa jaminan keamanan, jaminan hidup dan pekerjaan setelah berada di Timor Timur, jaminan memperoleh tempat tinggal dan jaminan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah.

Apabila memilih menetap di Indonesia, pengungsi akan diupayakan memperoleh jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia berupa jaminan keamanan dan keselamatan, jaminan hidup dan lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian pengungsi, jaminan memperoleh tempat tinggal, dan jaminan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah.

Kalau kita melihat lebih jauh maksud registrasi tersebut di atas, maka akan muncul perdebatan yang mendalam menyangkut beberapa hal. Pertama pelaksanaan registrasi ini mensyaratkan adanya kesepakatan tentang bentuk-bentuk perlakuan yang akan diperoleh sebelum pengungsi kembali ke Timor Leste. Artinya kesepakatan itu harus ada terlebih dahulu, kemudian kita bisa melakukan registrasi. Sebab sudah dikatakan di atas, bahwa untuk setiap opsi yang dipilih harus sudah disepakati bentuk perlakuan yang akan diperoleh para pengungsi. Apakah kesepakatan tentang bentuk perlakuan yang dimaksudkan itu sudah ada atau belum? Kalau belum ada maka itu berarti kita membohongi rakyat dengan janji muluk.

Kedua, UNTAET adalah sebuah lembaga yang bersifat sementara, bukan lembaga permanen PBB seperti UNHCR, UNICEF, dan lain-lain. Apakah kesepakatan yang diperjanjikan oleh UNTAET dapat dipegang sepanjang masa atau tidak.? Kemudian kalau ada pelanggaran terhadap kesepakatan itu, siapa yang akan bertanggung jawab, di mana dan bagaimana cara meminta pertanggungjawaban itu?

Ketiga, CNRT sebenarnya bukan satu-satunya organisasi yang secara representatif mewakili rakyat Timor Leste. Contoh kecil adalah ketidakberdayaan CNRT meyakinkan tokoh-tokoh masyarakat Timor Leste untuk menandatangani naskah kesepakatan bersama dalam pertemuan antara UNTAS dan CNRT di Bali akhir tahun lalu. Ketika itu beberapa tokoh partai politik Timor Leste menolak apabila Alexandre Gusmao menjadi wakil tunggal yang mewakili komponen masyarakat Timor Leste. Sebagai tokoh, masing-masing pemimpin partai politik yang hadir pada waktu itu merasa berhak membubuhkan tanda tangan. Karena persoalan ini mengalami kebuntuan, maka pertemuan itu gagal menghasilkan komunike bersama.

Keempat, apakah kita bisa yakin bahwa pemerintah mampu menekan UNTAET dan CNRT agar memberi jaminan keamanan dan keselamatan bagi para pengungsi yang kembali ke Timor Leste. Keragu-raguan ini didasari pengalaman bahwa selama ini pemerintah justeru lebih banyak didikte oleh UNTAET yang mendapat dukungan internasional. Contoh yang paling memalukan adalah hadirnya UNTAET dalam pemeriksaan Eurico Guterres di Jakarta. Apapun alasannya, hal ini tentu sangat mencederai harga diri bangsa dan kedaulatan negara kita.

Kelima, bentuk keamanan dan keselamatan macam apa yang akan diupayakan itu? Selama ini memang sudah sering dikatakan bahwa kondisi keamanan di Timor Timur sudah kondusif, sehingga para pengungsi bisa kembali ke Timor Leste. Tetapi kenyataannya, letupan-letupan sosial dalam beragam skala masih selalu mencuat. Terakhir, dalam waktu yang hampir bersamaam, letupan itu terjadi di Qiqueque dan Baucau. Di samping itu, mungkin ada semacam perbedaan pendapat dalam mempersepsikan konsep keamanan antara kita yang menganjurkan dengan para pengungsi Timor Timur yang akan mengalami langsung akibatnya.

Mungkin kondisi keamanan yang kita maksudkan itu adalah pengawalan oleh polisi atau semacamnya. Namun yang dimaksudkan oleh para pengungsi mungkin bukan itu. Melainkan suatu kondisi di mana masing-masing kelompok yang pernah berkitikai selama kurang lebih 25 tahun itu punya kepercayaan satu sama lain untuk hidup berdampingan secara damai dalam membangun keamanan. Apakah dendam di antara dua kelompok yang pernah bertikai itu akan hapus dalam seketika? Konkretnya, andaikan anda adalah orang Tetum, apakah anda tiba-tiba bisa hidup berdampingan dengan seseorang yang anda ketahui pernah membunuh anggota keluarga anda? Jadi keamanan di sini lebih bersifat psikologis, bukan keamanan dalam arti fisik.

Selain itu, bukan rahasia lagi bahwa di Timor Leste masih sangat sulit memperoleh pekerjaan karena sempitnya lapangan kerja. Keadaan ini diperparah lagi dengan mulai munculnya egoisme kelompok yang merasa lebih berjasa dalam memperjuangkan lepasnya Timor Timur dari Indonesia, sehingga mereka merasa perlu diprioritaskan dari kelompok lainnya -- katakanlah itu kalau mau -- kelompok yang sebelumnya pro Indonesia.

Melanggar HAM

Kalau dicermati secara lebih jauh, adanya opsi memilih menetap atau kembali ke Timor Leste sebenarnya tidak begitu relevan dipertanyakan dalam formulir registrasi karena memilih tempat tinggal sebenarnya merupakan hak atas kebebasan pribadi yang dijamin secara tegas dalam Pasal 27 Undang-undang Hak Azasi Manusia (UU No. 39 Than 1999) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia”.

Menurut Pasal 4 UU HAM tersebut di atas, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi dan lain-lain, adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan “dalam keadaan apa pun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata dan atau keadaan darurat. Sedangkan yang dimaksud dengan “siapa pun” adalah negara, pemerintah, dan atau anggota masyarakat.

Jadi, dalam keadaan apa pun, entah itu Indonesia sedang darurat perang atau darurat ekonomi, pemerintah, Satgas PMP (Penanggulangan Masalah Pengungsi), tentara, atau siapa saja, tidak boleh dan tidak punya kewenangan untuk menyuruh atau membujuk seseorang meninggalkan republik ini. Dengan kata lain, membujuk atau memberi propaganda agar warga pengungsi Timor Timur kembali ke Timor Leste merupakan suatu pelanggaran hak azasi manusia yang tidak boleh dilakukan oleh siapa pun, dalam keadaan apa pun dan dengan muslihat yang bagaimana pun.

Presiden Abdurrahman Wahid sendiri dalam tatap muka dengan tokoh masyarakat Timor Timur di NTT awal tahun 2000 yang lalu pernah menyatakan bahwa, pemeritah Indonesia sama sekali tidak keberatan dengan adanya keinginan warga Timor Timur untuk memilih menetap di Indonesia.

Malah, Ketua DPR Akbar Tandjung juga pernah menyerukan agar pemerintah memperhatikan nasib para warga Timor Timur yang prointegrasi. Akbar meminta perhatian pemerintah agar segera mengambil langkah konkret. Langkah konkret yang dimaksud Akbar adalah melakukan relokasi para warga Timor Timur prointegrasi itu di satu tempat di Timor Barat (Republika, 17/6/2000).

Apabila dipelajari lebih lanjut, adanya upaya-upaya membujuk, memberi propaganda atau muslihat-muslitah lainnya untuk memulangkan pengungsi Timor Timur ke Timor Leste, selain merupakan pelanggaran hak azasi manusia, juga merupakan suatu yang inkonstitusional, atau semacam tindakan subversi terhadap lembaga tertinggi negara kita (MPR), karena keberadaan warga pengungsi Timor Timur yang setia kepada negara Republik Indonesia telah dijamin secara tegas dalam TAP V MPR Tahun 1999.

Pasal 4 TAP V MPR/1999 dengan tegas menyatakan bahwa: "pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini, tidak mengurangi hak-hak rakyat Timor Timur yang tetap setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijamin oleh hukum internasional.

TAP MPR ini juga menugaskan kepada Presiden RI untuk bersama-sama Badan-badan internasional mengambil langkah-langkah nyata untuk memberikan perlindungan terhadap warga Timor Timur sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini (Pasal 5 Ayat 1).

Di samping itu, presiden juga ditugaskan unttuk mengambil langkah-langkah hukum yang berkenaan dengan status kewarganegaraan warga Timor Timur yang tetap setia kepada negara Kesatuan Repuublik Indonesia, beserta segala hak yang melekat pada status itu (Pasal 5 Ayat 2).

Jadi walaupun Timor Timur tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia, warga Timor Timur yang tetap setia kepada republik ini tetap memiliki hak-hak yang dijamin secara konstitusional menurut hukum nasional Indonesia dan hukum internasional.

Sangatlah disesalkan bahwa hingga sekarang TAP MPR tersebut belum ditindaklanjuti secara serius oleh rezim kabinet Gus Dur. Cara pandang dan perlakuan kita terhadap warga pengungsi Timor Timur sering kali masih sangat jauh dari semangat TAP MPR tersebut. Cilakanya lagi, warga pengungsi Timor Timur yang telah menjadi orang terusir dari tanah kelahirannya itu demi nasionalisme yang kita tanamkan dalam benaknya selama masa integrasi, masih sering kali berteriak kekurangan di saat perhatian dan bantuan kemanusiaan atas nama mereka mengalir dari berbagai penjuru dunia. Malah pemerintah sendiri berulang kali merasa mendapatkan limbah politik di saat berbagai program proyek atas nama pengungsi Timor Timur dititipkan pengelolaannya kepadanya, yang menurut data yang ada pada tahun 2000 jumlahnya mendekati Rp 70 milyar (Rp 68.920.400.000) bahkan untuk tahun 2001 ini atas nama pengungsi Timor Timur -- bukan sebagai limbah tentunya-- pemerintah NTT telah menyusun rencana anggaran sebesar Rp 468,8 milyar.

Kembali ke soal registrasi, sebenarnya penghitungan jumlah pengungsi tersebut perlu dilakukan dan hasilnya akan sangat bermanfaat bagi penanganan pengungsi itu sendiri, kecuali jika jumlahnya melebihi 100 ribu jiwa barangkali akan ditolak oleh dunia internasional karena tidak sesuai dengan keinginan dan target politik mereka. Dan karena tujuan registrasi itu adalah untuk mengetahui jumlah, maka jangan lagi diselipkan pertanyaan yang bersifat ultimatum seolah-olah mau mengusir orang lewat sebuah opsi.

Tetapi terlepas dari itu semua, bagi kita mungkin ada satu hal yang dapat segera dipetik dari adanya kehendak pemerintah untuk mengadakan registrasi kali ini, yaitu bahwa program registrasi yang akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang itu disadari atau tidak, sebenarnya dapat menjadi alat pembenar bagi keresahan publik selama ini. Bahwa penangan bantuan pengungsi tidak didasarkan pada jumlah yang pasti, sehingga sangat rawan terhadap pencurian dan manipulasi. Untuk hal ini, setelah registrasi mungkin perlu pula dibentuk sebuah Tim dari Kejaksaan Agung dan BPK untuk mengadakan semacam evaluasi terhadap pertanggung-jawaban penggunaan bantuan pengungsi Timor Timur agar diketahui secara jelas dan pasti tentang sejauh mana bantuan-bantuan tersebut tepat guna atau benar-benar sampai pada yang berhak.

Sebagai penutup, sudah seharusnya kita berpikir bahwa pulang atau tidaknya pengungsi Timor Timur ke Timor Leste itu adalah merupakan hak azasi warga negara yang tidak dapat diwakilkan atau diganggu-gugat oleh siapa pun. Kewajiban kita bukan mengembalikan sebanyak-banyaknya, melainkan menampung warga Timor Timur yang setia itu dengan sebaik-baiknya. Sebagai perbandingan, mungkin perlu melihat Prancis ketika memberikan kemerdekaan kepada Aljazair, negara Eropa itu menampung sekitar 200-an ribu orang-orang Aljeir yang setia pada Prancis dengan memberi satu wilayah khusus di negara itu, dan sekarang banyak diantaranya yang telah menjadi pemain sepakbola terkenal di club-club sepakbola di Prancis.

Kalaupun dipandang perlu mengembalikan warga pengungsi Timor Timur itu ke Timor Leste, maka yang paling berkewajiban membujuk atau mengajak bukanlah UNTAET, PMP, atau TNI. Melainkan orang Tetum yang berada di Timor Leste itu sendiri yang harus melakukannya. Karena yang bertikai sebenarnya bukanlah UNTAET, PMP atau TNI. Dan yang paling tahu tentang kedamaian dan keamanan di Timor Leste kelak adalah orang Tetum itu sendiri. Biarkan kedua kelompok masyarakat Timor Timur yang pernah berkelahi selama kurang lebih 25 tahun itu membangun rasa saling percaya lewat dialog-dialog atau rekonsiliasi. Justeru kalau TNI terlalu agresif memprakarsai pemulangan pengungsi Timor Timur ke Timor Leste, bisa timbul preseden atau malah tentara kita akan dituduh melakukan infiltrasi jika terjadi gejolak sosial politik di sana.***

Penulis adalah Korban Situasi Sosial Timor Timur

 

Buletin UNTAS

Edisi Pertama

Edisi Kedua

Edisi Ketiga

Edisi Keempat


Kembali Ke Depan