Hasil Kongres I Biti Boot Timoris


Visi Misi dan Program UNTAS


Komposisi Pengurus UNTAS


Pernyataan Sikap Dasar


Pernyataan Politik Kongres I Biti Boot Timoris


Landasan Sejarah

Sekilas Melihat


 Tawaran Otonomi Khusus Bagi Timor Timur.


 

"KOMODITI" ITU BERNAMA PENGUNGSI TIMOR TIMUR

Oleh: Hukman Reni (Korban Situasi Sosial Timor Timur)

Setiap manusia yang berpikiran waras, pasti tidak pernah menginginkan hidup menjadi pengungsi di tenda-tenda penampungan. Demikian pula halnya dengan orang Timor Timur. Tentu tak seorang pun di antara mereka yang pernah membayangkan sebelumnya bahwa dirinya akan menjadi pengungsi. Tetapi takdir berkata lain. Kenyataannya kini mereka terpaksa menjadi orang terusir dari tanah kelahirannya dan hidup di tenda-tenda pengungsian.

Kalau dilihat secara sepintas, nasib pengungsi Timor Timur sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengungsi pada umumnya yang tersebar di tanah air. Kekhususan yang membedakannya dengan pengungsi lainnya hanya terletak pada faktor penyebab yang mengakibatkan orang Timor Timur itu mengungsi. Bahwa orang Timor Timur itu menjadi pengungsi bukan karena bencana alam. JUga bukan karena adanya konflik horisontal yang bernuansa SARA. Melainkan lebih merupakan akibat dari satu kebijakan politik yang konspiratif. Artinya, pengungsi Timor Timur itu adalah sekelompok anak manusia yang telah menjadi korban kebijakan politik pemerintah yang didukung oleh masyarakat internasional.

Oleh karena itu, maka secara moral politik dan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, pemerintah Indonesia maupun badan-badan internasional sangat berkewajiban untuk memberikan perhatian secara intensif kepada pengungsi Timor Timur. Tuntutan seperti ini tentunya tidak perlu dikonotasikan secara berlebihan sebagai perlakuan 'pilih bulu" yang tidak berkeadilan. Melainkan harus difahami secara bijaksana sebagai tanggung jawab moral dan politik yang mau tidak mau, harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional. Bagi pemerintah Indonesia, perhatian terhadap pengungsi Timor Timur itu malah diatur secara khusus dalam TAP MPR NO. V 1999. Itu berarti, perhatian pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Timor Timur tidak sekedar didorong oleh belas kasihan terhadap nasib sesamanya, melainkan telah menjadi amanat konstitusional yang mempunyai dasar hukum yang jelas. Karena telah menjadi amanat konsititusional, maka pemerintah Indonesia terikat dan mempunyai tanggung jawab yuridis terhadp pengungsi Timor Timur. apabila pemerintah tidak melakukannya, maka akan dianggap telah melanggar amanat konstitusi (TAP MPR).

Kontradiksi

Sebagaimana pengungsi pada umumnya, gambaran keseharian pengungsi Timor Timur amatlah memprihatinkan: tinggal di tempat yang kumuh dalam keadaan yang serba kekurangan. Penderitaan ini masih barengi pula dengan adanya semacam stigmaisasi sebagai kaum marginal dari penduduk sekitar. Malah secara lebih menyakitkan, Gubernur NTT pernah menyatakan para pengungsi Timor Timur itu sebagai "limbah" politik yang membebani pemerintah daerah. Secara akumulatif, fenomena itu telah membuat para pengungsi Timor Timur memikul beban psikologis yang amat berat, yang boleh jadi, telah mengakibatkan sebahagian di antaranya telah mengalami depresi mental yang cukup serius. Sehingga para pengungsi Timor Timur menjadi sangat sensitif dan gampang emosional setiap kali berhadapan dengan peristiwa atau mengalami perlakuan-perlakuan yang kurang menggembirakan menurut kacamata pengungsi itu sendiri.

Tentu pemerintah tidak tinggal diam melihat keberadaan pengungsi Timor Timur yang demikian itu. Sejak awal kedatangannya ke wilayah Indonesia atau di wilayah NTT khususnya, pemerintah telah berusaha sekuat tenaga melakukan penanganan terhadap warga Timor Timur yang mengungsi ke daerahnya tersebut, baik melalui kegiatan-kegiatan karikatif yang sifatnya crash program (penanganan "darurat"), maupun yang terencana secara sistematis dalam bentuk proyek-proyek jangka pendek dan jangka panjang, meskipun dengan beban biaya yang bisa membuat kita terkejut-kejut.

Sebagai gambaran, pada tahun 2000 yang lalu, pemerintah NTT telah menganggarkan biaya penanganan pengungsi sebesar Rp 68.920.400.000 (enam puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang jumlahnya diperkirakan 28.553 KK atau sekitar 142.765 jiwa. Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanganan tanggap darurat Rp 9.920.400.000, pembelian beras 7.200 ton Rp 18.000.000.000, bantuan lauk pauk sebesar Rp 27.000.000.000, pelayanan kesehatan Rp 3.500.000.000, pelayanan air bersih sebesar Rp 300.000.000, bantuan biaya pendidikan (honor guru dll) Rp 9.900.000.000, dan untuk biaya listrik masing-masing Rp 75.000.000 sebesar Rp 225.000.000. Itu semua belum termasuk proyek-proyek yang dibiayai melalui APBDN dan ditangani oleh instansi vertikal seperti Transmigrasi Kimbagwil, Pemda dan Sosial yang jumlah sekitar Rp 151 milyar lebih.

Untuk tahun anggaran 2001 ini, meskipun jumlah pengungsi Timor Timur telah mengalami penurunan dari 28.553 KK menjadi 22.433 KK atau dari 142.765 jiwa turun menjadi 112.165 jiwa, namun antusiasme pemerintah untuk membantu para pengungsi Timor Timur tak pernah surut, malah jumlah anggarannya meningkat enam kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi Rp 468.800.000.000 (empat ratus enam puluh delapan milyar, delapan ratus juta rupiah) untuk membiayai kegiata-kegiatan pembuatan rumah 22.433 unit @Rp 10.000.000/unit yang secara keseluruhan biayanya sebesar Rp 224.330.000.000, infrastruktur penunjang (jalan dll) sebesar Rp 100.948.500.000, uang lauk pauk sebesar Rp 61.410.337.500, pembelian beras Rp 40.940.225.000, untuk pelayanan kesehatan sebesar Rp 10.500.000.000, pelayanan air bersih Rp 270.000.000, bantuan biaya pendidikan (honor guru dll) Rp 29.726.661.000, dan untuk biaya listrik sebesar Rp 675.000.000.

Sungguh sangat menyedihkan bahwa di balik besarnya biaya penganan pengungsi Timor Timur seperti dikemukakan di atas, masih sering pula muncul keluhan-keluhan dari para pengungsi Timor Timur yang merasa amat kekurangan. Dan pada kenyataannya, keseharian mereka secara faktual memang masih stagnan, tidak beranjak dari keprihatinan semula.

Jadi ada semacam ironisme di balik anggaran yang jumlahnya ratusan milyar rupiah tersebut.  Kontradiski semacam itu tentu saja, telah mengundang tanda tanya dan membangkitkan kecemasan berpikir di antara kita. Bahwa mengapa, pada saat bantuan untuk pengungsi Timor Timur itu mengalir deras dari berbagai pihak dalam jumlah yang besar sekali, para pengungsi Timor Timur justeru masih sering mengalami kekurangan pangan dan uang lauk pauk? Adakah itu berarti bahwa para pengungsi itu mengingankan sesuatu yang lebih dari yang seharusnya? Atau mungkin ada sesuatu yang kurang beres dalam dalam pengelolaan bantuan itu sendiri? Jawabnya tentu bukan ya atau tidak. Tetapi nuansa di balik itu. Bahwa ternyata ada pejabat Dinas Sosial yang kini sedang diperiksa oleh pihak Kejaksaan Tinggi NTT sehubungan dengan dana bantuan pengungsi sebesar Rp 30 milyar lebih. Bahwa ada Pengurus DPC PDIP di Kabupaten Belu yang berurusan dengan kepolisian setempat atas sangkaan tidak becus dalam pembagian bantuan untuk pengungsi Timor Timur dari induk organisasinya. Bahwa ada pula Kaditsospol NTT (Surya Timor, 25/2/2000) yang diduga telah membelanjakan milyaran rupiah sisa dana KPU dengan alasan membeli HT untuk pengungsi di 12 kabupaten di NTT. Kasus terakhir ini sempat membuat DPRD NTT berang, tapi hanya "panas-panas tahi ayam". Sebab, hingga kini tak pernah terdengar lagi kelanjutan penggunaan uang KPU atas nama pengungsi secara inprosedural itu.

Dengan tetap berpegang teguh pada azas hukum presumption of innocent, kasus-kasus di atas walau hanya beberapa, kiranya menyadarkan kepada kita akan adanya sesuatu yang kurang wajar -- katakanlah itu, kalau mau -- semacam ketidakadilan di sekitar pengungsi Timor Timur. Melihat kasus-kasus di atas dan menculnya berbagai gejolak sosial yang melibatkan pengungsi selama ini, saya lalu teringat akan ucapan Albert Camus (1958) yang pernah menyatakan bahwa: "daripada menanggung resiko diperlakukan tidak adil, kami memilih kekacauan". Agak heroik, memang. Tetapi Camus tidaklah sendirian. Dom Helder Camara (2000) juga pernah mengatakan bahwa ketidakadilan adalah salah bentuk kekerasan yang menjadi sumber utama munculnya kekerasan yang lain.

Dengan bantuan kedua orang itu, mungkin kita mulai bisa memahami bahwa keberingasan pengungsi Timor Timur yang kadang-kadang mencuat ke permukaan, mungkin hanyalah sepotong reaksi dari ekpresi ketidakadilan yang mereka alami. Sekali lagi, "komoditi itu bernama pungungsi Timor Timur" . Walau hanya "limbah" politik -- meminjam isitilahnya Piet A. Tallo -- namun bisa menjadi sumber dana yang nilainya ratusan milyaran rupiah. Sudah tentu, hanya pembual ulung yang berani menyatakan bahwa uang sebanyak itu tidak merangsang para pencuri untuk melakukan korupsi.

Mungkin pula benar anggapan sebagian warga pengungsi Timor Timur, bahwa upaya-upaya memulangkan mereka secepatnya ke Timor Timur dengan berbagai cara dan muslihat, agaknya dimaksudkan agar pengungsi Timor Timur itu tidak punya kesempatan untuk menggugat tanggung jawab penggunaan dana bantuan atas nama penderitaan mereka. Semacam cara untuk cuci tangan, begitu?***

 

Buletin UNTAS

Edisi Pertama

Edisi Kedua

Edisi Ketiga

Edisi Keempat


Kembali ke Depan